Hak Atas Pangan sebagai Hak Konstitusional

Hak Atas Pangan sebagai Hak Konstitusional* Oleh: Taufiqul Mujib[i]   Abstract The right to food is more about political economy within social condition where diverse relations among the member of society coexist. This is not like what major discourse suggested that right to food is a matter of technical aspect. Concerning to the complexity of... Continue Reading →

Advertisements
Featured post

Meningkatkan Hak Ekosob

Bangsa ini harus terus mengingatkan pemerintah agar lebih fokus lagi memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) yang selama ini belum optimal. Hal itu perlu dilakukan karena kebijakan dan komitmen pemenuhan hak ekosob dari para penyelenggara negara masih lemah. Sebut saja, alokasi belanja negara bagi orang miskin masih terlalu kecil dibanding dengan belanja pegawai atau... Continue Reading →

Featured post

Food Estate Bukan untuk Ketahanan Pangan!

Food Estate adalah suatu bentuk usaha skala besar di bidang agrobisnis pangan yang terintegrasi, bisa horizontal (antara pangan, ternak, dan perkebunan) atau vertikal (integrasi dari on-farm sampai off farm ). Singkat kata, Food Estate adalah perkampungan industri pangan. Dengan dalih dalam rangka mengupayakan ketahanan pangan Indonesia untuk jangka panjang, pemerintah mempersiapkan program Merauke Food Estate.... Continue Reading →

Featured post

Gerakan Buruh Indonesia

Sejarah Perjuangan Buruh di Indonesia mulai tumbuh seiring proses industrialisasi di masa kolonial. Gerakan ini tidak saja mengajukan tuntutan yang bersifat ekonomi, tetapi juga mengajukan tuntutan politik. Dialektika antara propagandis internasional kaum sosialis yang dipengaruhi politik etis dan kecenderungan-kecenderungan evolusioner-parlementarian yang dibawanya dengan struktur masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah buruh dan petani membimbing pergerakan... Continue Reading →

Featured post

Mempertanyakan Biofuel

Uni Eropa telah mengeluarkan ketetapan khusus terkait penggunaan energi alternatif. Kebijakan tersebut juga dikampanyekannya untuk masyarakat belahan bumi lain. Kini, masyarakat Eropa semakin marak menambang angin sebagai energi alternatif. Sementara, di negara-negara dunia ketiga, biofuel atau bahan bakar nabati tengah dijadikan focus perhatian tersendiri. Syahdan, biofuel dianggap bisa menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.... Continue Reading →

Featured post

Reforma Agraria dan Pembangunan Desa

Citra negara agraris masih sedikit melekat di bangsa Indonesia. Namun, wajah pertanian negeri ini kian memprihatinkan. Selain gagal menyelesaikan krisis ekonomi, hal ini juga tampak dari terus berlanjutnya krisis social dan pangan nasional. Menyiasati kondisi tersebut, perlu dilakukan land reform dan pemberian akses reform sebagai upaya pembangunan desa. Selain itu juga untuk menyelesaikan kontradiksi yang... Continue Reading →

Featured post

MK Usulkan Konsep Perizinan Untuk Gantikan HP3

Jakarta – TAMBANG. Dalam pembacaan putusannya atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diminta Koalisi Tolak HP3, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan perubahan konsep dari “Hak” menjadi “Perizinan”. Hal itu ditujukan atas penerapan HP3 (Hak Penguasaan Perairan Pesisir) terkait berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, yang terdapat di wilayah pesisir dan... Continue Reading →

MK Larang Swasta Kuasai Wilayah Pesisir

Oleh: Kurniawan Tri / Angga Haksoro 17 Juni 2011 - 11:58 WIB   Mahkamah Konstitusi mencabut pasal hak pengusahaan perairan pesisir dari UU 27/2007. Pengusahaan perairan pesisir tidak boleh diserahkan kepada swasta. VHRmedia, Jakarta – Mahkamah Konstitusi mencabut sebagian isi UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pasal pemberian hak pengusahaan perairan pesisir kepada swasta... Continue Reading →

HP3 Berpotensi Hilangkan Hak Masyarakat

Kamis, 16 June 2011 Nampaknya, masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir bisa tersenyum menyusul dikabulkannya sebagian permohonan pengujian UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diajukan sejumlah nelayan dan aktivis LSM. “Menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat... Continue Reading →

Indonesia dan Pertanian Dunia: Tetap Pemasok Buruh Murah

Sudah sejak zaman kolonialisme, Indonesia merupakan pemasok bahan mentah hasil pertaniannya pada pasar dunia. Bagaimana dengan posisi Indonesia pada zaman sekarang di Abad 21 ini? Masihkah posisi zaman penjajahan itu ditempatinya? Memahami posisi Indonesia dalam percaturan politik global jelas tidak mudah, tetapi itu tidak bisa dihindari, terutama kalau ingin mengetahui posisi Indonesia yang sebenarnya. Misalnya,... Continue Reading →

Sejumlah LSM Gugat DPR dan BURT

Penulis : Putri Werdiningsih Minggu, 03 April 2011 14:11 WIB JAKARTA--MICOM: Meskipun kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR baru akan ditentukan dalam rapat konsultasi pada Selasa (5/4) pekan depan, sejumlah LSM yang menamakan diri Tim Advokasi Koalisi APBN Kesejahteraan Rakyat mengatakan akan mengajukan somasi kepada pimpinan DPR, BURT DPR, hingga Presiden RI. "Kami menyomasi pimpinan DPR RI,... Continue Reading →

LSM Ramai-ramai Gugat Gedung Baru DPR

SENIN, 11 APRIL 2011, 09:45 WIB VIVAnews - Beberapa lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk APBN Kesejahteraan mendaftarkan gugatan citizen lawsuit atas proyek gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut mereka, proyek senilai Rp1,1 triliun ini melawan hukum dan merugikan rakyat. LSM yang ikut dalam koalisi ini antara lain Indonesian Human Rights Committee for... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑