Posted by: taufiqulmujib | 21 October 2013

Food and You

Food and You

Mari bangun solidaritas untuk memperjuangkan sistem pangan yang berkeadilan.

Posted by: taufiqulmujib | 30 September 2011

Hak Atas Pangan sebagai Hak Konstitusional

Hak Atas Pangan sebagai Hak Konstitusional*

Oleh: Taufiqul Mujib[i]


Abstract

The right to food is more about political economy within social condition where diverse relations among the member of society coexist. This is not like what major discourse suggested that right to food is a matter of technical aspect. Concerning to the complexity of the relations, state has significant role because it has authority and capacity to consolidate economy and politic resources in order to right to food realization. Furthermore, just relations can be achieved by government’s constitutionally-legitimazed role in consolidating its resources.

Latar Belakang

Hak atas pangan sebagai salah satu hak yang paling mendasar, dapat diartikan sebagai hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap, dan bebas, baik secara langsung atau dengan membeli, atas pangan yang memadai dan cukup baik secara kualitatif dan kuantitatif, yang berhubungan secara langsung pada tradisi masyarakat di mana suatu konsumsi itu berasal. Dan dengan itu memastikan bahwa kehidupan fisik maupun mental, individu maupun kolektif, yang penuh serta bermartabat, yang bebas dari ketakutan.[ii]

Bersandar pada pengertian tersebut, maka upaya pemenuhan hak atas pangan tidak bisa hanya dilihat dengan pendekatan teknis, tapi juga harus dibaca dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik dalam kondisi sosial, di mana terdapat beragam relasi yang saling mempengaruhi di dalamnya, baik individu dengan individu, maupun individu dengan (sistem) kelompok masyarakat. Terkait dengan kompleksitas relasi tersebut, negara mempunyai peran penting dikarenakan negara memiliki otoritas serta kapasitas untuk mengkonsolidasikan pelbagai macam sumberdaya ekonomi dan politik yang tersedia demi kepentingan pemenuhan hak atas pangan.

Dalam praktik kenegaraan, pangan merupakan variabel penting yang bisa digunakan untuk memperkuat basis material negara, sebagai sarana menjalankan fungsi reproduksi sosial sekaligus penentu keberlangsungan hidup sebuah bangsa.[iii] Pangan memiliki kekuatan untuk menjawab kebutuhan politis dari negara terhadap warganegaranya.  Selanjutnya, hubungan tersebut dilegitimasikan melalui konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, persoalan pangan merupakan salah satu hal substantif yang menjadi alasan perjuangan kemerdekaan. Sukarno, dalam pidatonya tanggal 15 Agustus 1945 di BPUPKI, dengan sangat jelas menyebut keharusan negara (Indonesia yang akan terbentuk), untuk mengakhiri kondisi kemiskinan serta kelaparan rakyat. Sukarno juga menyatakan bahwa tindakan tersebut hanya bisa dilaksanakan jika negara didasarkan pada paham kekeluargaan dan gotong royong.

“….buat apa kita membikin grondwet, apa gunanya grondwet itu kalau ia tidak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. Grondwet yang berisi ”droits de I’ homme et du citoyen” itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya.”[iv]

Semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan inilah yang menjiwai perumusan gagasan pengelolaan sumber-sumber perekonomian rakyat dalam UUD 1945. Dinyatakan di dalamnya, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. Hanya cabang-cabang yang tidak penting atau tidak menguasai hajat hidup rakyat banyak saja yang dapat dikembangkan di luar kekuasaan negara. Sumber-sumber kekayaan yang dikuasai oleh negara itu, baik berupa bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, haruslah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, sebagai bentuk kolektivisme demi menuju prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama, dirumuskanlah karakter ekonomi nasional yang kemudian tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan kebulatan pendapat yang hidup dalam perjuangan kemerdekaan pada zaman Hindia Belanda. Apabila diperhatikan struktur perkonomian di masa itu, maka terdapat tiga golongan ekonomi yang tersusun bertingkat. Golongan atas ialah perekonomian kaum kulit putih, terutama bangsa Belanda. Produksi yang berhubungan  dengan dunia luaran hampir rata-rata di tangan mereka, yaitu produksi perkebunan, produksi industri, jalan perhubungan di laut, sebagian di darat dan di udara, ekspor dan impor, bank serta asuransi. Lapis ekonomi kedua, yang menjadi perantara dan hubungan dengan masyarakat Indonesia berada kira-kira 90 persen di tangan orang Tionghoa dan orang Asia lainnya. Orang Indonesia yang dapat dimasukkan dalam lapis kedua ini tidak lebih dari 10 persen. Itupun menduduki tingkat sebelah bawah. Mereka sanggup masuk ke dalam lapis kedua itu karena kegiatannya bekerja dibantu oleh modal yang dimilikinya. Lapis ketiga adalah perekonomian segala kecil; pertanian kecil, pertukangan kecil, perdagangan kecil, dan lain sebagainya. Pun pekerja segala kecil; kuli, buruh kecil, dan pegawai kecil diambil dari dalam masyarakat Indonesia ini.

Dalam perekonomian yang segala kecil itu tidak mungkin orang-orang dengan tenaga sendiri sanggup maju ke atas. Kecuali beberapa ratus orang Indonesia yang memiliki modal usaha sedikit yang sanggup menempatkan dirinya dalam golongan dagang menengah yang hampir rata-rata diisi orang Tionghoa dan orang Asia lainnya.

Dalam keadaan ekonomi kolonial semacam itu, di mana pergerakan kemerdekaan mencita-citakan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur di kemudian hari, hiduplah keyakinan bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya keluar dari lumpur, tekanan dan isapan, apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi.[v]

Berdasarkan konstitusi (Pasal 33 UUD 1945), peran negara dalam rangka pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya, khususnya hak atas pangan, memandatkan bahwa produksi pangan adalah cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, di dalam penjelasan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorang. Sebab itu, perekonomian disusun bersama berdasar asas kekeluargaan.”

Penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 menurut Mahkamah Konstitusi dalam beberapa pertimbangan pengujian undang-undang terhadap Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa “Hak Menguasai Negara (HMN)” dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan kedaulatan publik. Hak Menguasai Negara bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (behersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichtthoundendaad).

Akan tetapi, meskipun kelima peranan negara/pemerintah tersebut di atas telah terpenuhi, harus tetap diingat bahwa tujuan dari penguasaan negara adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga harus dapat dipastikan/dijamin bahwa kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyat terkait dengan cabang-cabang produksi maupun sumber daya alam tetap sesuai dengan jalurnya. Adapun yang menjadi tolok ukur penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.[vi]

Selanjutnya, Pasal 34 konstitusi juga menjelaskan lebih luas tentang tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyat. Dalam Penjelasannya, Pasal 34 ini mempunyai keterkaitan erat dengan Pasal 33. Karena itu, peranan negara yang dimaksud dalam pasal ini, harus pula dikaitkan dengan peranan yang harus dimainkan oleh negara dalam menjamin agar sumber-sumber kemakmuran yang disebut dalam Pasal 33. Sehingga, sumber-sumber kemakmuran tersebut dapat dinikmati oleh golongan masyarakat fakir dan miskin, serta benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat.

Kewajiban Negara

Dalam konteks hak atas pangan, negara dibebani kewajiban untuk memenuhinya sebagaimana hak asasi manusia lainnya. Negara dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi yang terjangkau dan memadai. Sehingga, pengabaian terhadap pangan dan gizi ini dengan sendirinya bisa dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh negara. Bahkan, ketika hak atas pangan diabaikan secara terus menerus, maka pelanggaran tersebut bisa disamakan dengan pemusnahan generasi secara laten (silent genocide).[vii]

Hak atas pangan yang layak, -sebagaimana hak asasi manusia lainnya-, memiliki asas indivisibility, yaitu keterkaitan satu hak asasi dengan bentuk hak asasi yang lain. Artinya, hak atas pangan tidaklah berdiri sendiri, namun juga bergantung pada penghormatan akan kebebasan dasar yang lain.

Yang juga perlu menjadi perhatian adalah soal posisi tanggung jawab negara dalam mekanisme pemenuhan hak atas pangan, sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Tanggung jawab negara seringkali ditafsirkan hanya bersifat obligations of result. Artinya, bisa dilakukan secara perlahan-lahan (progressively), disesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia, dan tidak bersifat absolut. Berbeda dengan pemenuhan hak-hak sipil-politik, di mana tanggung jawab negara berbentuk obligations of conduct, sehingga mutlak diadakan.

Padahal, kedua bangunan hak tersebut direlasikan indivisible dan inter-dependent, sehingga penegakan dan pemenuhannya pun wajib dilaksanakan secara bersamaan, tidak timpang antara satu dengan lainnya.[viii]

Hak atas pangan yang layak membebankan tiga jenis atau tingkat kewajiban negara penandatangan, yakni; menghormati, melindungi, dan memenuhi. Pada gilirannya, kewajiban untuk memenuhi mencakup kewajiban untuk memfasilitasi serta kewajiban menyediakan. Dan dalam rangka mencegah terjadinya kompetisi yang tidak adil, negara dituntut untuk bisa melakukan affirmative action di setiap level kewajibannya.

Lebih spesifik, Panduan Hak Atas Pangan telah menjelaskan tiga level kewajiban negara.[ix] Kewajiban untuk menghormati hak atas pangan, mensyaratkan negara, dengan demikian termasuk seluruh organ dan badan-badannya, untuk sejauh mungkin tidak ikut campur dalam upaya masyarakat memenuhi hak atas pangan mereka, jika bentuk campurtangan negara justru akan melanggar integritas perorangan atau melanggar kebebasan individu untuk memilih dan menggunakan sumber daya yang tersedia atau dimiliki dalam upaya mereka memenuhi keperluan dasar mereka.

Dikarenakan upaya seseorang untuk memenuhi haknya tidak boleh melanggar hak orang lain, maka merupakan tugas negara untuk menjamin hal ini, sebagai bentuk tanggung jawab di tingkat kedua yaitu kewajiban untuk melindungi, yang mensyaratkan negara melalui badan-badannya untuk mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin tercegahnya seseorang atau kelompok tertentu dari pelanggaran terhadap integritas dan kebebasan bertindak orang atau kelompok lain, atau pelanggaran bentuk hak asasi yang lain, termasuk untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok lain dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, khususnya sumber daya alam.

Kewajiban melindungi berarti negara harus mengeluarkan peraturan-peraturan atau instrumen-instrumen hukum berkaitan pemenuhan hak atas pangan warganya yang berwawasan pada kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, serta melaksanakannya dengan dengan konsisten.

Kewajiban untuk memenuhi, secara singkat berarti negara harus berperan aktif membantu warganya dalam upaya memenuhi hak atas pangannya, dengan tidak mengurangi hak atas pangan warganya yang lain. Negara harus memastikan setiap individu dalam wilayah hukumnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan mereka sendiri.

Sebagaimana yang diuraikan dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekosob, terdapat empat kategori utama pemegang kewajiban pemenuhan hak atas pangan yang layak, yaitu (a) negara-negara dalam kaitannya dengan kewajiban domestik mereka; (b) negara-negara dalam kaitannya dengan kewajiban eksternal mereka; (c) individu, dan (d) komunitas internasional. Bila mengikuti kategori kewajiban tersebut, maka dapat dikategorikan jenis kewajiban dalam konteks hak atas pangan ini. Pertama, kewajiban untuk tidak meniadakan satu-satunya sarana penghidupan yang tersedia bagi seseorang, atau kewajiban untuk menghindari perampasan hak. Kedua, kewajiban untuk melindungi orang-orang dari perampasan oleh orang lain atas satu-satunya sarana penghidupan yang ada, atau kewajiban untuk melindungi dari perampasan hak. Ketiga, kewajiban untuk menyediakan sarana bagi penghidupan mereka yang tidak mampu menyediakan untuk diri sendiri, atau kewajiban membantu yang terampas haknya.[x]

Apabila dielaborasi lebih lanjut, menurut Philip Alton,[xi] dapat diperoleh rincian berikut ini. Pertama, kewajiban menghindari perampasan hak meliputi tiga hal, yaitu (i) kewajiban untuk menghindari kebijakan dan praktik internasional yang merampas sarana penghidupan negara-negara lain, atau yang mencanangkan distribusi pangan dunia yang tidak adil; (ii) kewajiban untuk mengurangi kebijakan-kebijakan nasional yang berpengaruh mencanangkan distribusi suplai pangan yang tidak adil; (iii) kewajiban untuk tidak memanfaatkan pangan sebagai sanksi internasional. Kedua, kewajiban untuk mencegah perampasan hak, yaitu (a) kewajiban menjamin bahwa kebijakan dan praktek perdagangan, serta bantuan internasional menyumbang sejauh mungkin pada distribusi pangan yang adil; (b) kewajiban mengatur aktifitas entitas yang berbasis domestik (termasuk perusahaan transnasional dan perusahaan dagang negara) yang aktivitasnya memiliki, atau mungkin dampak yang penting terhadap distribusi suplai pangan dunia.

Ketiga, kewajiban membantu yang terampas haknya yaitu (1) kewajiban negara-negara surplus pangan untuk membantu rencana penyangga darurat dan untuk membantu pada kasus-kasus keadaan darurat internasional, dan (2) kewajiban bekerjasama sejauh mungkin dengan program-program multilateral yang ditujukan guna menjamin distribusi suplai pangan yang adil.

Selanjutnya, dalam menilai realisasi Hak Atas Pangan di suatu wilayah, paling tidak, terdapat empat indikator utama yang  bisa digunakan, yaitu ketersediaan (availability), akses (accessibility), penerimaan (acceptability), dan kualitas (quality).

  1. Ketersediaan (availability)

Ketersediaan mengacu pada kemungkinan untuk memberi makan diri sendiri langsung dari lahan produktif atau sumberdaya alam lainnya, atau pada distribusi, pemrosesan dan sistem pemasaran yang berjalan baik, yang bisa memindahkan makanan dari tempat produksi ke tempat di mana makanan itu dibutuhkan sesuai dengan permintaan. Ketersediaan itu misalnya sarana dan pelayanan kesehatan publik, program komprehensif untuk pemenuhan hak atas pangan, sarana pertanian, khususnya lahan pertanian bagi masyarakat. Selanjutnya, pengklasifikasian ketersediaan ini bisa berupa bahan dan kebijakan/ aturan hukum.

  1. 2.      Akses (accessibility)

Akses dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu.[xii] Sumber-sumber material dan akses kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan sosial bersifat terbatas, sehingga diperlukan peran negara untuk aktif meningkatkan pencapaian hak-hak setiap orang dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Persoalan akses mencakup akses ekonomi maupun fisik. Akses fisik berarti bahwa bahan pangan yang layak harus terjangkau bagi semua orang, termasuk individu-individu yang rentan secara fisik, seperti bayi dan anak-anak, orang lanjut usia, cacat fisik, sakit parah dan orang yang sakit tak kunjung sembuh, termasuk sakit jiwa.

Akses ekonomi berarti bahwa biaya finansial personal dan rumah tangga yang berkaitan dengan pembelian bahan pangan untuk suatu menu yang layak harus berada pada tingkatan tertentu di mana tidak mengganggu atau membahayakan perolehan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Akses ekonomi berlaku pada semua pola pembelian atau perolehan di mana masyarakat mengadakan bahan makanan dan merupakan suatu ukuran kepuasan bagi pemenuhan hak atas pangan yang layak. Kelompok-kelompok yang rentan secara sosial seperti orang yang tidak mempunyai lahan dan kelompok-kelompok miskin tertentu di masyarakat mungkin membutuhkan perhatian melalui program-program khusus.

Sekjend PBB dalam General Assembly bulan Agustus 2002 menyatakan, perdagangan bebas dan bioteknologi pada dirinya sendiri amat sulit untuk memecahkan masalah kelaparan dunia, dan dapat seringkali menciptakan rintangan bagi realisasi Hak atas Pangan, sebagaimana Pelapor Khusus PBB telah menjelaskan dalam laporan sebelumnya.  Lebih lanjut Sekjend PBB menyatakan,   Special Rappoteur on the right to food, percaya bahwa akses ke tanah adalah elemen kunci yang penting untuk menghapus kelaparan di dunia. Hal ini berarti bahwa pilihan kebijakan seperti reforma agraria harus memainkan peranan penting dalam suatu strategi suatu negara dalam hal keamanan pangan, di mana akses atas tanah adalah mendasar. Seringkali reforma agraria dinyatakan sebagai pilihan yang ketinggalan jaman dan tidak efektif, tetapi bukti tidaklah mendukung pernyataan itu.

Rakyat harus mempunyai akses untuk membebaskan dirinya dari kebodohan, ketertinggalan, ketertindasan, sempitnya ruang gerak kehidupan, ketergantungan, dan rasa takut. Untuk itu, rakyat harus punya aset yang bisa dikelola dan punya akses untuk memberdayakannya. Petani harus punya tanah dan punya akses terhadap modal, teknologi, pasar, manajemen dan seterusnya. Petani harus punya alat-alat produksi, punya kapasitas dan kemampuan untuk menyuarakan kepentingan-kepentingannya. Punya akses untuk melahirkan inovasi-inovasi sosial yang menjadi prasyarat lahirnya perubahan sosial di pedesaan.

  1. Penerimaan (acceptability)

Seluruh sarana produksi pangan harus menghormati nilai dan budaya setempat. Penerimaan budaya dan konsumen berarti bahwa juga harus dipertimbangkan, sebisa mungkin, unsur-unsur yang nonnutrien yang terkandung dalam makanan. Juga menginformasikan pendapat konsumen tentang sifat dari suplai bahan makanan yang bisa diakses.

  1. Kualitas (quality)

Selain ketiadaan akses seperti telah disebutkan di atas, persoalan pangan juga tidak terlepas dari fenomena banjir makanan yang tidak sehat. Sebagian besar masyarakat acapkali dihadapkan pada pilihan pangan murah tidak sehat, di mana di dalamnya mengandung bahan tambahan makanan (BTM) dan bahan pengawet seperti boraks, formalin, sulfit, berbagai pewarna, yang disebarkan bukan hanya oleh pedagang kecil melainkan juga oleh pabrik-pabrik besar.

Di Indonesia, realisasi hak atas pangan juga merupakan kewajiban konstitusional negara. Tugas pokok negara telah termaktub dalam konstitusi (UUD 1945), yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Konstitusi mengamanatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk bertanggung jawab memenuhi hak-hak sipil-politik dan Ekosob warganegaranya. Kaitannya dengan upaya pemenuhan hak atas pangan, konstitusi mengaturnya dalam beberapa Pasal, antara lain:

  • Pasal 27  ayat (2), ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
  • Pasal 28A, Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
  • Pasal 28C ayat (1), Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
  • Pasal 28H ayat (1), “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
  • Pasal 28H ayat (2), “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
  • Pasal 28H  (3), ”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Dan untuk memperkuat upaya pemajuan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warganegara tersebut, UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) mengamanatkan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

 

Kebijakan Pangan Nasional dan Pelanggaran Hak atas Pangan

Berdasarkan Komentar Umum Nomor 12 Hak atas Pangan yang Layak dinyatakan bahwa Pelanggaran Kovenan terjadi ketika negara gagal untuk menjamin pemenuhan, setidaknya, tingkat pokok minimum yang dibutuhkan untuk bebas dari rasa lapar. Untuk menentukan tindakan atau pengecualian mana yang merupakan pelanggaran hak atas pangan, maka penting untuk membedakan antara ketidakmampuan dan ketidakmauan dari suatu negara untuk mematuhi ketentuan. Jika suatu negara penandatangan berargumentasi bahwa keterbatasan sumberdaya menyebabkan negara itu tidak mungkin untuk menyediakan akses bahan pangan bagi mereka yang tidak bisa menjamin akses itu sendiri, negara tersebut harus membuktikan bahwa semua usaha sudah dilakukan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada padanya untuk memenuhi, sebagai suatu prioritas, kewajiban-kewajiban minimum tersebut.[xiii]

Lebih jauh lagi, semua bentuk diskriminasi dalam akses terhadap pangan, termasuk wewenang dan cara pengadaanya, atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, umur, agama, opini politik atau lainnya, asal negara atau sosial, kepemilikan, status lahir atau lainnya, dengan tujuan untuk meniadakan atau mengurangi pemenuhan atau pelaksanaan yang sama dari hak-hak ekonomi sosial dan budaya juga merupakan pelangggaran terhadap kovenan.

Kendati pemerintah telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekosob melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, tetapi pemenuhan hak-hak Ekosob, khususnya hak atas pangan, belum cukup terpenuhi sebagaimana dimandatkan kovenan tersebut.

Faktor penting pemenuhan hak atas pangan terutama tergantung pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Hanya saja, jika ditilik secara seksama, undang-undang ini belum berbicara banyak mengenai pemenuhan hak atas pangan.  Sebut saja, di dalam bagian Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, di mana pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Kemudian dinyatakan pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Namun, pada bagian Menimbang huruf c menyebutkan bahwa pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bagian ini mengesankan persoalan pangan yang industrial heavy, sehingga alpa menyebutkan tentang produksi pangan (ketersediaan lahan pertanian), perlindungan distribusi hasil pertanian rakyat, dan tidak berbicara mengenai subsidi (jaminan sosial dalam rangka pemenuhan hak atas pangan).

Selain itu, terdapat pula logika yang bertentangan ketika undang-undang ini mengakui bahwa pangan merupakan hak asasi manusia. Sebab, jika konsisten dengan pengakuan pangan sebagai hak asasi manusia, seharusnya ukuran pemenuhan hak atas pangan adalah individu/ setiap manusia. Namun, Undang-Undang Pangan ini menyatakan bahwa pangan harus terpenuhi hanya sampai pada rumah tangga.

Kesan industrial heavy ini juga tampak dengan titik berat undang-undang ini pada rekayasa genetika, iklan dan label, perdagangan pangan—terutama soal harga, makanan instan—dan ketahanan pangan melalui cadangan pangan.

Sebagai salah satu hal yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, pangan pun diperlakukan kebijakan ini semata-mata sebagai komoditi ekonomi. Undang-undang ini pada satu sisi justru terkesan memberikan perlindungan/ memfasilitasi para pengusaha pangan agar dapat memproduksi komoditi sesuai standar international. Namun, di sisi lain undang-undang ini malah mengorbankan pemenuhan hak atas pangan masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 7 1996 lebih banyak mengatur industri komersil dan perdagangan pangan, dan seakan mempertegas kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini lebih memihak kepentingan modal besar dan menyebabkan kondisi rawan pangan. Pertama, kebijakan pangan/pertanian yang bersifat monokultur (terjadi penyeragaman kebudayaan dan strategi pembangunan pertanian yang padat modal). Kebijakan ini mengarah pada ketergantungan pada satu jenis tanaman, yakni tanaman padi untuk menghasilkan beras sebagai bahan makanan pokok. Kedua, Indonesia terjebak dalam kebijakan harga pangan yang murah untuk menopang pengembangan industri dan pengembangan sektor lainnya. Rejim saat ini tidak mempunyai kekuatan politik untuk mengubah kebijakan tersebut. Ketiga, harga beras impor lebih murah daripada beras lokal. Di sisi lain, kebijakan impor beras dan jagung, serta kebutuhan pangan lainnya dengan pajak impor yang sangat rendah, bahkan sempat menyentuh angka nol persen di tahun 1998. Keempat, petani didorong menanam tanaman ekspor. Kelima, perdagangan benih dan teknologi pertanian hanya dikuasai oleh segelintir perusahaan internasional. Monopoli ini mengakibatkan semakin leluasanya korporasi internasional tersebut menentukan harga seenaknya. Keenam, kelangkaan akses penunjang kegiatan produksi. Ketujuh, penguasaan dan pemilikan sumber agraria pada segelintir orang.[xiv]

Penutup

Penyelesaian persoalan pangan atau kelaparan akan terkait erat dengan penyelesaian problem kemiskinan. Penghapusan kemiskinan negeri ini berarti juga melakukan penataan perekonomian nasional, yang dalam konstitusi diamatkan untuk diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kemiskinan sebagai persoalan nasional, jika dirunut menurut spiral penindasan merupakan imbas situasi global. Kebutuhan sirkulasi dan distribusi modal internasional yang ekspansif dan eksploitatif memaksa negara-negara dunia ketiga mengikuti alurnya. Negara dunia ketiga yang pada umumnya mempunyai sektor riil agraris merupakan sasaran empuk untuk perkembangan kapitalisme internasional.

Terbukti, di Indonesia, pertambahan penduduk miskin di daerah pedesaan ternyata jauh lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Sementara rakyat miskin di daerah pedesaan sebagian besarnya memiliki mata pencaharian sebagai petani.[xv]

Bukan hanya itu, Indonesia dengan jumlah penduduk besar merupakan pasar yang cukup menggiurkan. Jutaan rakyat Indonesia diasumsikan sebagai konsumen potensial. Untuk efisiensi dan memperlancar berjalannya liberalisasi ekonomi, modal internasional memanfaatkan (aparatus) negara sebagai alat. Sehingga wajar apabila ternyata negara tidak mempunyai kemerdekaan menentukan arah dan menata pemerintahnnya sendiri. Artinya, negara pun dalam keadaan semi-kolonial.

Telah diketahui bersama bahwa penindasan-penindasan (ekploitasi-super intensif) terhadap rakyat Indonesia telah menumpulkan segenap potensi perjuangan dalam pengertian paling maju (progress), untuk tidak menyebut modern. Pengalaman sebagai bangsa yang pernah terjajah menyisakan disorientasi subyek politik dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Lewat hegemoni, dominasi dan homogenisasi, praktik depolitisasi-deideologisasi berlangsung efektif dengan menggunakan struktur kekerasan.

Situasi ini tentu menyulitkan kembalinya rakyat kepada keadaan aslinya sebagai pemegang kedaulatan. Sementara laju kebebasan (ekonomi pasar) mengajak praktik bermasyarakat dengan individualisme.

Berkaitan dengan pangan, bangunan nasionalitas Indonesia yang tersusun dari lipatan-lipatan kekayaan lokal bisa dimaksimalkan untuk kemudian berfungsi sebagai kekuatan sekaligus benteng. Kemampuan masyarakat di tiap-tiap lokal merupakan pengalaman bergerak yang bersandar pada kondisi lingkungan masing-masing. Sehingga dengan merunut sejarah produksi yang diparalelkan dengan realitas alamnya, masyarakat Indonesia bisa menemukan alur pengetahuan yang tepat dan berujung pada penemuan strategi kebudayaan.

Adapun yang menjadi fondasi pembanguan dalam rangka menyelesaikan persoalan pangan, seperti cita-cita revolusi kemerdekaan, negara harus serius dan sesegera mungkin menyelenggarakan reforma agraria sebagai suatu kebijakan nasional yang komprehensif di bawah kerangka hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kerangka hukum ini tentu saja harus diikuti dengan iktikad untuk memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang melatar belakangi kelahiran UUPA sekaligus wujud implementasi atas pasal 33 UUD 1945, yaitu;

  1. Pembaruan hukum agraria agraria kolonial menuju hukum agraria nasional yang menjamin kepastian hukum,
  2. Penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah di Indonesia,
  3. Mengakhiri penghisapan feodal dan perombakan struktur penguasaan tanah.

Melalui reforma agararia ini, diupayakan perubahan structural yang mendasar atas hubungan-hubungan intra dan antar subyek-subyek agraria dalam kaitan akses terhadap obyek-obyek agraria. Secara material, langkah ini ditujukan guna berlangsungnya perubahan struktur penguasaan tanah dan perbaikan jaminan kepastian penguasaan alat-alat produksi bagi rakyat.

Selanjuutnya, negara sebagai regulator masih harus bertanggung jawab atas sekian produk kebijakan baik hukum maupun politiknya yang selama ini memicu ketimpangan akses, atau persoalan demokrasi.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Media Massa

Eide, Asbjorn, The Right to Adequate Food and to be Free from Hunger: Updated Study on the Right to Food (Dokumen PBB nomor E/CN.4/sub.2/1999/12).

Kusuma, RM. A.B., Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Pidato Sukarno tanggal 15 Agustus 1945 di BPUPKI, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Lubis, T. Mulya, Hukum Internasional dan Hak atas Pangan dalam Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

Ribot, Jesse C. dan Peluso, Nancy Lee, Theory of Access, Journal of Rural Sociology, Volume 68, Number 2, 2003.

Hatta, Mohammad, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, Inti Idayu Press, 1971.

Makalah, Laporan dan Naskah Pidato

Amidhan, Tinjauan Empiris Pemenuhan Hak Atas Pangan: Perspektif Hak Asasi Manusia, Makalah Seminar Nasional Hak Atas Kecukupan Pangan, Jakarta, 13 Juli 2005.

Dja’far, Wahyudi, Hak Atas Pangan Sekadar Mimpi, Opini Koran Jakarta, 15 Juli 2008.

Komentar Umum Nomor 12 Komite Hak Ekosob PBB (E/C.12/1999/5) tentang Hak Atas Pangan yang Layak.

Mahkamah Konstitusi, Putusan untuk Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010, hal. 161.

Saragih, Henry, Kedaulatan Pangan, Tidak Sekedar Berkecukupan Pangan, Makalah Seminar Nasional Hak Atas Kecukupan Pangan, Jakarta, 13 Juli 2005.

Sukarno, pidato tanggal 27 April 1952 pada acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia di Bogor.

*Tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal AGRICOLA, volume 2/Agustus 2011, diterbitkan oleh Yayasan Bina Desa Sadajiwa


[i] Penulis adalah Direktur Program di Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), dan juga National Rapporteur on the right to food.

[ii] Definisi ini merujuk pada Komentar Umum Nomor 12 Komite Hak Ekosob PBB (E/C.12/1999/5) tentang Hak Atas Pangan yang Layak.

[iii] Pada tanggal 27 April 1952, dalam pidato pada acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia di Bogor, Presiden Sukarno mengatakan dengan tegas bahwa persoalan pangan adalah persoalan hidup-matinya sebuah bangsa.

[iv] Pidato Sukarno tanggal 15 Agustus 1945 di BPUPKI, berdasarkan naskah yang dihimpun oleh RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004 hal. 352.

[v] Pidato Mohammad Hatta pada Hari Kooperasi, 12 Juli 1970, yang kemudian ditulis dalam Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, Inti Idayu Press, 1971, hal. 127-136.

[vi] Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010, hal. 161.

[vii] Hal ini disampaikan oleh Pelapor Khusus Hak Atas Pangan dalam Sidang ke-56 Komisi HAM (sekarang Dewan HAM) PBB.

[viii] Wahyudi Dja’far, Hak Atas Pangan Sekadar Mimpi, Opini Koran Jakarta, 15 Juli 2008.

[ix] Lihat Panduan “The Right to Adequate Food and to be Free from Hunger: Updated Study on the Right to Food” (Dokumen PBB Nomor E/CN.4/sub.2/1999/12), disusun oleh Asbjorn Eide.

[x] Amidhan, Tinjauan Empiris Pemenuhan Hak Atas Pangan: Perspektif Hak Asasi Manusia, Makalah Seminar Nasional Hak Atas Kecukupan Pangan, Jakarta, 13 Juli 2005, hal. 6.

[xi] Philip Alston, Hukum Internasional dan Hak atas Pangan dalam T. Mulya Lubis, Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 135-156.

[xii] Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso, Theory of Access, Journal of Rural Sociology, Volume 68, Number 2, 2003. Selanjutnya, Ribot dan Peluso juga mengatakan bahwa akses lebih dekat berhubungan dengan ”bundle of power” ketimbang dengan gagasan kepemilikan ”bundle of rights”.

        [xiii] Komentar Umum Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

[xiv] Henry Saragih, Kedaulatan Pangan, Tidak Sekedar Berkecukupan Pangan, Makalah Seminar Nasional Hak Atas Kecukupan Pangan, Jakarta, 13 Juli 2005.

[xv] Penduduk miskin pada 2006 mencapai 17,75 persen atau sekitar 39,05 juta orang dari total penduduk. Lihat Laporan BPS, September 2006.

Posted by: taufiqulmujib | 2 August 2011

Fishermen Jubilant as Court Strikes Down Coastal Management Law

The Constitutional Court on Thursday struck down a 2007 law that it deemed unfairly prioritized the private sector over traditional fishermen in the management of coastal areas.

Chief Justice Mahfud M.D. ruled that 15 of the 16 articles in the Law on Coastal Areas and Small Islands Management (HP3), which was the subject of a judicial review brought by fishermens rights activists, were indeed unconstitutional.

“We have decided to grant most of the plaintiffs requests,” hesaid.

The articles in question stipu-lated that the management of coastal areas and small islands should be given over to private investors. However, traditional fishing communities, joined bythe Fisheries Justice Coalition (Kiara), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) and Indonesian Forum for the Environment (Walhi), sought a judicial review on the grounds that the articles unfairly sidelined them.

Mahfud said the articles went against Article 33 of the Constitution, which gu arantees econom ic equality for all. The court also said the law had the potential to threaten the livelihoods of indigenous peoples and traditional fishermen, who had long relied on coastal resources, by restricting access to those resources to private investors.

Taufiqul Mujib, a lawyer for the plaintiffs, welcomed the courts ruling as a major victory.

“The court acknowledged that it was unconstitutional to shift the rights to manage natural resources from the state to theprivate sector, because it would leave local residents out of the process,” he said. “Essentially, the HP3 law was just going to benefit the private sector.”

However, he said the fisher-mens fight was not yet won because several regional bylaws based on the law were still in place, while many regional administrations had already issued permits to private developers to manage their coastal areas and small islands.

“That means that we need to keep working hard to push through more advocacy for regional authorities to revoke all regulations based on the HP3 law,” Taufiqul said.

Riza Damanik, Kiaras secretary general, said the decision was the first ever legal victory registered by the countrys traditional fishermen.

“The court strongly empha-sized the existence of the constitutional rights of fishermen, which includes the right of access to natural resources,” he said.

Teguh Surya, head of climate justice at Walhi, said the courts decision should prompt the government to disclose all information on permits issued so far based on the HP3 law so that fishermen in the affected areas could start taking measures to reclaim their fishinggrounds.

The request for a judicial review of the law was filed 17 months ago. While the courts ruling only scraps several individual articles, their annulment leaves the law without substance, effectively nullifyingthe entire legislation.

Thelawmustnowbesentback to the Justice and Human Rights Ministry to be revised.

source: http://bataviase.co.id/node/710777

Posted by: taufiqulmujib | 1 August 2011

MK Usulkan Konsep Perizinan Untuk Gantikan HP3

Jakarta – TAMBANG. Dalam pembacaan putusannya atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diminta Koalisi Tolak HP3, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan perubahan konsep dari “Hak” menjadi “Perizinan”.

Hal itu ditujukan atas penerapan HP3 (Hak Penguasaan Perairan Pesisir) terkait berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau kecil, dalam UU No 27 tahun 2007.

Majelis Hakim MK beralasan, dengan pengubahan konsep menjadi perizinan, maka negara akan dapat lebih mengontrol segala kegiatan terkait pemanfaatan sumber daya alam, di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Meski demikian, pihak pemohon uji materiil, yakni koalisi LSM yang diwakili kuasa hukumnya, Taufiqul Mujib mengatakan, seharusnya MK bisa memberikan solusi lebih dari itu.

“Kami mengharapkan lebih dari itu (mengubah konsep hak menjadi izin). Jika MK menyarankan konsep perizinan seharusnya MK juga memberikan standar-standar yang jelas atas model perizinan itu seharusnya seperti apa,” ungkap Taufiqul usai pembacaan putusan.

Lebih lanjut menurutnya, dengan tidak adanya standarisasi yang jelas atas model perizinan, maka akan ada kemungkinan aturan perizinan disalahgunakan.

“Dalam konsep perdata, memang perizinan dimungkinkan. Tapi jika MK hanya menyatakan perubahan konsep menjadi perizinan tanpa standarisasi yang jelas, maka kemungkinan untuk dibelokkan sangat besar,” jelasnya.

Memang, kata Taufiqul, MK tidak wajib membuat standarisasi tersebut. Tapi menurutnya, MK bisa memberikan fatwa atau masukan atas hal itu. Selanjutnya fatwa tersebut dapat disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM, untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dengan begitu, menurutnya, segala kemungkinan penyelewengan atas putusan MK saat ini, dapat diminimalisir. Seperti diberitakan sebelumnya, pada Kamis, 16 Juni 2011, Majelis Hakim MK telah membacakan putusan atas permohonan uji materiil 16 pasal dalam UU 27/2007, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pakar pertambangan Mangantar S Marpaung, saat menjabat Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM pernah mengatakan, sektor pertambangan penting mencermati uji materiil atas UU 27/2007 ini.

Mengingat, sebagian aktivitas pertambangan baik mineral, batubara, maupun minyak bumi, berlangsung di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Contohnya penambangan timah di kepulauan Bangka-Belitung. Juga penambangan minyak dan gas di lepas pantai.

Lewat Majalah TAMBANG, Marpaung mengingatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, agar hati-hati menerbitkan izin pertambangan, yang lokasinya di daerah pesisir atau pulau kecil. Jangan sampai izin sudah diterbitkan, lantas terbentur UU 27/2007 dan peraturan turunannya.

Dalam catatan Majalah TAMBANG, selain di Bangka-Belitung, penambangan pasir besi juga berlangsung di pesisir Kulon Progo, Yogyakarta. Sebuah perusahaan juga sempat melakukan eksplorasi emas, di dekat Pulau Komodo, Flores. Belum lagi penambangan pasir pantai yang marak di sejumlah kepulauan di wilayah Sumatera, yang hasilnya diekspor ke Singapura.

sumber: http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=4013

Posted by: taufiqulmujib | 1 August 2011

MK Larang Swasta Kuasai Wilayah Pesisir

Oleh: Kurniawan Tri / Angga Haksoro

17 Juni 2011 – 11:58 WIB

 

Mahkamah Konstitusi mencabut pasal hak pengusahaan perairan pesisir dari UU 27/2007. Pengusahaan perairan pesisir tidak boleh diserahkan kepada swasta.

VHRmedia, Jakarta – Mahkamah Konstitusi mencabut sebagian isi UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pasal pemberian hak pengusahaan perairan pesisir kepada swasta bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Hakim Konstitusi, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil melalui hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3) tidak dibenarkan secara hukum dan merugikan masyarakat adat serta nelayan.

Wilayah pesisir dan pulai kecil, serta sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk wilayah dan sumber kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Penguasaannya harus dikelola oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada swasta.

“Jika dialihkan dalam bentuk HP3 atau diserahkan ke swasta dengan pembayaran ganti rugi, akan mengakibatkan hilangnya hak masyarakat adat yang bersifat turun temurun. Padahal hak masyarakat tersebut tidak dapat dihilangkan selama masyarakat adat itu masih ada,” kata Hakim Ahmad Fadil Sumadi, Kamis (16/6).

Hakim Konstitusi meragukan HP3 akan memberikan kemakmuran bagi masyarakat. “Pemberian HP3 dapat menimbulkan diskriminasi secara tidak langsung. HP3 juga melanggar prinsip demokrasi ekonomi yang berdasar atas prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan,” ujar Ahmad Fadil.

M Taufiqul Mujib, kuasa hukum pemohon uji UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyambut baik putusan MK. Namun ada beberapa daerah telah menerapkan peraturan yang mengakomodir hak pengusahaan perairan pesisir. “Praktik HP3 sedang berlangsung dan harus diperjuangkan untuk dicabut,” kata Taufiqul Mujib.

Berdasarkan data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), ada sekitar 30 perda yang mengancam masyakat pesisir. Setelah putusan MK, perda tersebut harus direvisi atau dicabut.

Koalisi Tolak HP3 mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka informasi perusahaaan yang telah mendapatkan izin hak pengusahaan perairan pesisir. (E1)

sumber: http://www.vhrmedia.com/2010/detail.php?.e=3063

Posted by: taufiqulmujib | 1 August 2011

HP3 Berpotensi Hilangkan Hak Masyarakat

Kamis, 16 June 2011

Nampaknya, masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir bisa tersenyum menyusul dikabulkannya sebagian permohonan pengujian UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diajukan sejumlah nelayan dan aktivis LSM.

 

“Menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4), (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71, dan Pasal 75 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat,” kata Ketua Majelis MK Moh Mahfud MD di ruang sidang Gedung MK, Kamis malam (16/6).

 

Mahkamah juga menyatakan selama Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dan proses perencanaan pengeloaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak melibatkan masyarakat dianggap beralasan hukum. Putusan ini dijatuhkan dengan suara bulat oleh sembilan hakim konstitusi dengan ultra petita. Mahkamah juga membatalkan sejumlah pasal yang tidak dimohonkan pengujian karena pasal-pasalnya berkaitan dengan HP3.

Permohonan yang diajukan sejak Januari tahun lalu ini diajukan oleh sejumlah nelayan dan aktivis yang berjumlah 36. Para pemohon di antaranya, Walhi, IHCS, Kiara, YLBHI, SPI, Tiarom, Waun, dan Wartaka. Mereka menguji Pasal 1 angka 4, angka 7, angka 14; Pasal 14 ayat (1); Pasal 16 ayat (1); Pasal 18; Pasal 20; pasal 21; Pasal 23 ayat (2), (4), (5), (6); dan Pasal 60 ayat (1) huruf b UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal-pasal itu dinilai bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D  Ayat (1) UUD 1945.

 

Pasal-pasal yang diuji itu mengatur Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Yaitu, hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Pasal itu dinilai membela kepentingan pemodal.

 

Menurut pemohon, substansi HP3 ini semakin memperparah pencabutan/pembatasan hak-hak masyarakat pesisir/nelayan dalam mengakses sumber daya baik di permukaan laut, badan air maupun di bawah dasar laut karena tidak memiliki modal besar. Praktis semua akses sumber daya kelautan akan dikuasai pemilik modal. Sebab, hanya para pemilik modal yang mampu memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam undang-undang itu.

 

Selain itu, lewat HP3 Pemda bisa memberikan izin bagi perorangan atau swasta untuk memiliki wilayah pesisir. Namun, sertifikasi HP3 ini telah menggerus hak tangkap tradisional nelayan lokal. Sebab, kepemilikan wilayah pesisir membolehkan pemiliknya melarang orang lain mengakses wilayah pesisir terkait. Hal ini sangat merugikan nelayan dan pelanggaran atas hak konstitusional mereka.

 

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai jika wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberikan HP3 kepada swasta berpotensi bahkan dipastikan akan dikuasai perseorangan atau perusahaan swasta padat modal berteknologi tinggi. Hal ini berakibat hilangnya akses dan hilangnya hak pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan rendah dan modal terbatas.

 

Menurut Mahkamah, pemberian HP3 secara langsung dapat menimbulkan diskiriminasi Sebab, kemampuan dan keadaan para nelayan dan pemilik modal besar tidak seimbang dalam persaingan memperoleh hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. “Pemberian HP3 kepada swasta mengakibatkan partisipasi masyarakat untuk menentukan manfaat sumber daya alam akan semakin berkurang karena kontrol HP3 di bawah penguasaan pemegang HP3,” kata hakim konstitusi Achmad Fadlil Sumadi.

 

Meski undang-undang itu memberi ruang kepada masyarakat tradisional yang turun-temurun memiliki hak atas pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan diberikan HP3 dan dapat menerima ganti rugi atas pemberian HP3 kepada swasta. Menurut Mahkamah, konsep ini bertentangan dengan konsep hak ulayat dan hak-hak tradisional masyarakat itu yang seharusnya hak itu dapat dinikmati secara turun-temurun.

 

“Ini bertentangan dengan jiwa Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Konsep pemberian HP3 itu juga dapat menghilangkan kesempatan masyarakat adat yang menggantungkan kehidupannya pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dijamin Pasal 28A UUD 1945.” kata Fadlil.

 

Selain itu, berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 pemberian HP3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi atas dasar kebersamaan dan berkeadilan. Sebab, prinsip kebersamaan harus dimaknai penyelenggaraan ekonomi termasuk pengelolaan sumber daya alam harus melibatkan rakyat seluas-seluasnya demi kesejahteraannya. “Pemberian HP3 juga melanggar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945,” ujarnya.

 

Swatsta tetap boleh

Meski demikian, negara tetap dapat memberikan hak pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada swasta lewat mekanisme peizinan. Pemberian perizinan itu tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan kemakmuran rakyat. Namun, pemberian hak pengelolaan kepada swasta itu tidak merupakan hak kebendaan secara penuh dalam kurun waktu tertentu.

 

Mahkamah mengakui pasal-pasal yang tidak diuji diberi penilaian hukum juga karena berhubungan dengan ketentuan HP3. “Penilaian hukum itu berlaku pula terhadap ketentuan lain yang terkait dengan HP3 walaupun tidak diajukan permohonan pengujian oleh para pemohon.”

 

Usai sidang kuasa hukum pemohon, M Taufiqul Mujib menyambut baik atas putusan ini. “Kami menyambut positif putusan itu karena undang-undang yang substansinya kita anggap menghalangi terpenuhnya hak nelayan dan masyarakat adat itu dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Ini artinya, pemberian HP3 dan semua kebijakan yang memiliki substansi yang sama dengan HP3 dinyatakan inkonstitusional,” kata Taufiqul.

 

Namun, ia mengingatkan dengan putusan itu tidak boleh berbangga hati karena praktik praktik pelaksanaan HP3 telah berlangsung lama. Belum lagi, sejumlah daerah telah memiliki Perda yang materinya mengatur HP3. “Inilah tugas yang tidak kalah berat yang harus juga kita perjuangkan dengan harapan putusan MK ini dapat menjadi ‘modal’ untuk membatalkan Perda-Perda itu,” harapnya.

sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4dfa0774bdd1c/hp3-berpotensi-hilangkan-hak-masyarakat–

Posted by: taufiqulmujib | 1 August 2011

Indonesia dan Pertanian Dunia: Tetap Pemasok Buruh Murah

Sudah sejak zaman kolonialisme, Indonesia merupakan pemasok bahan mentah hasil pertaniannya pada pasar dunia. Bagaimana dengan posisi Indonesia pada zaman sekarang di Abad 21 ini? Masihkah posisi zaman penjajahan itu ditempatinya?

Memahami posisi Indonesia dalam percaturan politik global jelas tidak mudah, tetapi itu tidak bisa dihindari, terutama kalau ingin mengetahui posisi Indonesia yang sebenarnya. Misalnya, seberapa jauh posisi pemasok bahan mentah hasil pertanian yang pernah ditempati di zaman kolonial dulu sudah ditinggalkan? Atau mungkin Indonesia tetap pada posisi itu?

Posisi pinggiran
Inilah yang berusaha dipahami oleh 21 orang pegiat agraria Indonesia ketika selama bulan Mei ini mengikuti kursus transisi agraria dan pembangunan pedesaan di ISS, Institut Studi Sosial Den Haag dengan beasiswa lembaga kerjasama pendidikan tinggi Belanda NESO. Diharapkan seusai kursus para pegiat agraria ini akan memanfaatkan pengetahuan, pengalaman dan jejaring baru untuk memahami dan memajukan kebijakan agraria dan pedesaan. Dengan begitu politik agraria ini akan dapat menjawab berbagai persoalan agraria dan kemiskinan di pedesaan di Indonesia.

Menurut Tri Agung Sujiwo, salah satu peserta dari ARC yaitu Agrarian Resource Centre di Bandung, tujuan kursus adalah melihat perubahan agraria di tingkat global. Selama sebulan itu pesertanya diberi masukan teori yang bisa dijadikan bahan untuk melakukan penelitian di wilayah kerjanya masing-masing.

Dengan begitu bisa dikatakan kursus ini tidak secara khusus membahas Indonesia. Menurut Sujiwo, kursus ini sebenarnya menawarkan perkembangan diskursus, wacana, teori tingkatan global dan bagaimana perubahan terjadi pada tingkat global. Sebenarnya ini lebih berupa perdebatan akademik, karena sebagaian besar peserta berasal dari LSM, praktisi. Lembaga pendidikan tinggi seperti ISS melihat ada kebutuhan untuk memberi masukan wacana yang berkembang di tingkatan global. “Untuk saya dan praktisi lain bahan semacam ini itu sangat penting karena jelas menambah pengetahuan kalau nanti balik lagi ke wilayah kerja masing-masing”, demikian Tri Agung.

Dalam perubahan agraria global ini, Tri Agung Sujiwo menyebut Indonesia sebenarnya berada pada posisi pinggiran. Berdasarkan perkembangan terakhir, Indonesia hanya menjadi satu wilayah besar penghasil produk, satu wilayah besar tempat penanaman bahan mentah. Selain itu juga pasar tenaga kerja, tepatnya penyedia tenaga kerja yang murah untuk industri pertanian.

Dikembalikan lagi
Dari sini patut dipertanyakan, seberapa jauh sektor pertaniannya bisa merupakan sumber kesejahteraan bagi orang Indonesia? Sejenak Sujiwo merenung, memikirkan jawabannya. Katanya, “Industri Indonesia masih sangat bergantung pada industri pertanian, pada komoditas pertanian. Tapi sebagian besar hasil industri pertanian tidak untuk konsumen dalam negeri. Hasilnya untuk ekspor dan untuk pasar internasional. Jadi, sebenarnya apa yang dihasilkan di Indonesia kemudian dilempar ke pasar internasional baru kemudian dikembalikan lagi ke dalam negeri dalam bentuk barang olahan,” demikian aktivis agraria Sujiwo dariAgrarian Resource Centre di Bandung.

Radio Nederland jelas masih belum puas dengan jawaban ini. Bisakah dikatakan sektor pertanian belum merupakan tumpuhan bagi industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Tri Agung memastikan, sejauh ini belum. Idealnya industri Indonesia harus bertumpu pada sektor pertanian. Industri pertanian harus menopang industrialisasi Indonesia. Kalau ini benar-benar terjadi, maka ada kaitan antara industri manufaktur dan industri pertanian. Industri Indonesia seharusnya memang bertumpu pada pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan dan hidup dari bertani. Demikian Tri Agung Sujiwo.

Konflik agraria
Peserta lain, Taufiqul Mujib, dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice IHCSJ atau Komite Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia untuk Keadilan Sosial di Jakarta berharap bisa memperoleh hal-hal baru dari kursus transisi agraria ini. Ia juga ingin memperoleh hal-hal baru, pengetahuan-pengetahuan baru di bidang transisi agraria. Dari sini dia berharap bisa mengkaitkannya dengan Indonesia. “Kebetulan organisasi kami”, Taufiqul berlanjut, “memiliki kerja-kerja advokasi, khususnya di bidang agraria. Jadi harapannya itu bisa membantu kami dalam proses advokasi ke depan.”

Tentu saja orang tergelitik untuk mengetahui lebih lanjut proses advokasi yang disinggung Taufiqul. Ia menerangkan, kasus-kasus agraria yang ditangani IHCSJ banyak macamnya. Tapi kalau digolongkan, maka dia melihat paling tidak terdapat sembilan jenis konflik agraria. Yang pertama, dan ini yang dominan di Indonesia, adalah soal perkebunan. Lalu yang nomer dua pertambangan, terus disusul kehutanan, ada instalasi militer, ada fasilitas umum dan sebagainya.

Taufiqul Mujib melihat dalam setiap kasus ternyata selalu ada pola perubahan klaim atas pemilikan atau akses terhadap sumber-sumber agraria. Di Den Haag dia juga mendapati bahwa hal ini secara teroretis sudah ditulis oleh beberapa orang, terutama di lingkungan kampus.

Itukah manfaat kursus ini? Taufiqul tidak ragu, “Salah satunya memang itu. Yang kedua, dengan kursus ini beberapa kasus yang kita dampingi dan berada di pedalaman Indonesia bisa terungkap”. Paling tidak, melalui kursus ini dia bertemu teman-teman sebidang, bidang agraria, tetapi dalam konteks regional dan internasional. Dari itu Taufiqul bisa saling bertukar informasi dan itu bisa dikampanyekan di masing-masing wilayahnya.

Kursus transisi global agraria tampaknya memang memberi wawasan dunia kepada pesertanya, sehingga mereka tidak lagi melihat Indonesia sebagai kasus tersendiri.

sumber: http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/indonesia-dan-pertanian-dunia-tetap-pemasok-buruh-murah

Posted by: taufiqulmujib | 1 August 2011

Sejumlah LSM Gugat DPR dan BURT

Penulis : Putri Werdiningsih
Minggu, 03 April 2011 14:11 WIB

JAKARTA–MICOM: Meskipun kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR baru akan ditentukan dalam rapat konsultasi pada Selasa (5/4) pekan depan, sejumlah LSM yang menamakan diri Tim Advokasi Koalisi APBN Kesejahteraan Rakyat mengatakan akan mengajukan somasi kepada pimpinan DPR, BURT DPR, hingga Presiden RI.

“Kami menyomasi pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, anggota BURT DPR, Presiden RI, Menteri Keuangan, dan pimpinan fraksi di DPR RI agar dalam 7×24 jam melakukan tindakan konkret membatalkan rencana pembangunan gedung DPR,” kata Ridwan Darmawan saat membacakan somasinya di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (3/4).

Selain meminta agar DPR menghentikan rencana pembangunan gedung baru, politisi Senayan juga membatalkan proses tender pembangunan gedung tersebut. Bahkan, koalisi ini juga menuntut agar pihak-pihak yang disomasi meminta maaf kepada rakyat karena dianggap melalaikan kewajiban hukumnya seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang.

Dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal senada juga diungkapkan oleh rekannya, Taufiqul Mujib. Menurutnya, pembangunan gedung DPR ini telah melanggar hukum penguasa sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Ridwan menjelaskan kalau pembangunan ini juga telah melanggar hak subjektif rakyat berupa hilangnya konstitusional seperti kedaulatan rakyat atas anggaran.

“Hak kedaulatan rakyat atas anggaran sudah diamanahkan dengan wujud hak budget DPR di Parlemen, tetapi justru disalahgunakan oleh DPR untuk kepentingan pribadi dan kepentingan fraksi saja,” terang Ridwan.

Tak hanya itu, pembangunan gedung baru yang rencananya menelan biaya sebesar Rp1,1 triliun itu juga disebut telah melanggar Inpres No 7 tahun 2010 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga tahun 2011. Ridwan menganggap DPR yang seharusnya memiliki fungsi agar anggaran efisien dan efektif, tetapi justru tidak tidak menjadi lokomotif dalam melakukan penghematan anggaran.

Ridwan menambahkan apabila dalam waktu 7 hari tidak ada itikad baik dari pimpinan DPR dan BURT DPR RI untuk melaksanakan somasi ini, koalisi ini akan mengajukan upaya gugatan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Jenis gugatan yang dipilih adalah citizen law suit dan legal standing sebagai gugatan gabungan antara warga negara dan lembaga,” cetusnya (*/OL-11)

sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/03/215025/3/1/Sejumlah-LSM-Gugat-DPR-dan-BURT-

Posted by: taufiqulmujib | 1 August 2011

LSM Ramai-ramai Gugat Gedung Baru DPR

SENIN, 11 APRIL 2011, 09:45 WIB

VIVAnews - Beberapa lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk APBN Kesejahteraan mendaftarkan gugatan citizen lawsuit atas proyek gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut mereka, proyek senilai Rp1,1 triliun ini melawan hukum dan merugikan rakyat.

LSM yang ikut dalam koalisi ini antara lain Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Prakarsa dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Nahdlatul Ulama.

Taufiqul Mujib, pengacara Koalisi, menyatakan, mereka menuntut pembangunan gedung DPR harus dibatalkan. “Penilaian kami, proses pembangunan gedung ini memperlihatkan DPR tidak memiliki sensitivitas atas nasib rakyat. Dalam prosesnya, ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan DPR,” kata Taufiq saat dihubungi VIVAnews melalui telepon, Senin 11 April 2011.

Indikasi melawan hukum itu, kata Taufiq, pertama, bahwa APBN itu seharusnya untuk kemakmuran rakyat. “Tapi itu tidak dilakukan,” katanya. Apalagi, ada Instruksi Presiden untuk penghematan dalam penggunaan anggaran. “Pada intinya, seluruh instansi melakukan penghematan anggaran. Itu tidak dilakukan DPR.”

Kemudian, kedua, pembangunan gedung baru DPR ini dinilai mengabaikan hal lain yang lebih penting yakni soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. “Dengan hasil pleno DPR akan dibangun gedung baru dan otomatis masuk APBN, setelah kita hitung, ternyata itu sama saja dengan menghilangkan jaminan sosial 20 juta rakyat Indonesia,” kata Taufiq.

Gugatan ini akan didaftarkan pukul 11.00 hari ini. Para penggugat mengklaim mewakili unsur petani, buruh, mahasiswa dan guru madrasah. “Sehingga yang kami tunjukkan adalah, seluruh elemen bangsa merasakan dirugikan.”

Sementara yang digugat adalah, pertama, pimpinan DPR; kedua, fraksi-fraksi di DPR; ketiga, Badan Urusan Rumah Tangga DPR; dan keempat, Presiden cq Menteri Keuangan. “Karena Presiden adalah yang bertanggung jawab atas anggaran,” kata Taufiq.

Sebelumnya, gugatan atas proyek gedung juga sudah didaftarkan seorang pengacara dan seorang pegawai BUMN. Kedua orang ini diwakili pengacara dari Lembaga Advokasi Indonesia Raya, sebuah lembaga yang bernaung di bawah Partai Gerakan Indonesia Raya.

sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/214019-lsm-ramai-ramai-gugat-gedung-baru-dpr

Posted by: taufiqulmujib | 16 December 2010

Meningkatkan Hak Ekosob

Bangsa ini harus terus mengingatkan pemerintah agar lebih fokus lagi memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) yang selama ini belum optimal. Hal itu perlu dilakukan karena kebijakan dan komitmen pemenuhan hak ekosob dari para penyelenggara negara masih lemah.

Sebut saja, alokasi belanja negara bagi orang miskin masih terlalu kecil dibanding dengan belanja pegawai atau pembayaran utang. Demikan juga anggaran kesehatan. Pada tahun 2012, total anggaran kesehatan hanya 3,4 % dari APBN. Padahal, berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, semestinya minimal 5% dari APBN. Hal ini tentu berimplikasi pada buruknya pelayanan kesehatan masyarakat.

Potret suram juga tampak dalam pemenuhan hak ekosob yang lain. Contohnya, krisis pangan dan gizi buruk. Di tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat kelima negara dengan kekurangan gizi sedunia. Juga tentang kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Bukan tidak mungkin problem tersebut melahirkan berbagai sengketa perburuhan dan konflik agraria antara rakyat dan sejumlah korporasi yang meluas. Setali tiga uang, buruh migran pun bernasib tragis. Di Malaysia, dari tahun 2005, tercatat 173 kasus kekerasan menimpa para tenaga kerja asal Indonesia dan belum tertuntaskan. Fakta tersebut seolah terpisah dari tema perjuangan hak asasi manusia (HAM) yang menuntut negara wajib melindungi, memenuhi, dan menghormatinya. Di sisi lain, dalam persoalan HAM, tema ekosob pun cenderung menempati “pojok ruang gelap”, dan hanya sesekali ditengok.

Sejarah
Sejenak marilah melihat perkembangan HAM dengan berangkat dari konteks global, -tanpa menegasikan Magna Carta (tahun 1215) dan beberapa babak penting lainnya. Dimulai dari latar belakang keruntuhan feodalisme dan menguatnya posisi kaum borjuis, serta transisi menuju kapitalisme di Eropa. Masa ini ditandai dengan pemikiran tentang langkah negara terhadapperekonomian atas nama kemakmuran, seperti yang dirintis Adam Smith.

Alasannya, demi menghindarkan kolusi antara penguasa dan pengusaha, maka negara tidak perlu mengintervensi pasar dengan menyerahkan hukum penawaran dan permintaan bekerja. Dalam perjalanannya, teori nilai kerja Adam Smith yang kemudian dikembangkan David Ricardo telah mendorong laju deagrarianisasi secara masif serta eksploitatif terhadap kaum pekerja. Ini oleh Karl Marx disebut sebagai pencurian nilai dan kerja lebih. Ironisnya, negara tidak bisa melindungi hak-hak ekosob para pekerja.

Bertalian dengan situasi tersebut, maka lahirlah Declaration of the Rights of the Laboring and Exploited Peoples pada tahun 1918 setelah Revolusi Bolshevik di Rusia. Berselang dua dekade, hak atas ekonomi kemudian juga tercetus di Amerika sebagaimana disampaikan Franklin Delano Rosevelt pada tahun 1941. Rosevelt menyebut empat kebebasan dasar manusia: freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, freedom from fear.

Freedom from want sendiri adalah, bebas dari kekurangan, atau kalau diterjemahkan dalam istilah yang lebih umum, berarti berkaitan dengan pengertian bahwa setiap negara di masa damai harus menjamin kehidupan ekonomi yang sehat bagi rakyatnya.

Lebih lanjut, ketika krisis kapitalisme menjangkiti Eropa, terjadi kontestasi, sehingga kapitalisme membutuhkan reorganisasi modal internasional di tingkatan global yang antara lain harus ditempuh dengan mengangkat senjata seperti Perang Dunia II yang mengakibatkan penderitaan.

Kondisi inilah yang kemudian mendasari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948, disusul pada tanggal 16 Desember 1966, PBB mengeluarkan dua perjanjian internasional tentang Hak-hak Sipil Politik dan Ekosob.

Dari kronik tersebut, dapat dilihat bahwa perkembangan pemikiran dan hukum HAM internasional memperlihatkan keprihatinan dunia akan penderitaan manusia dan upaya-upaya mengatasinya.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Sejarah penderitaan yang panjang akibat feodalisme dan kolonialisme imperialisme, mendorong para pendiri bangsa meletakkan landasan HAM, demokrasi, dan negara hukum dalam perdebatan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang kemudian melahirkan Pancasila dan UUD 1945.

Lebih jauh, Konstitusi Republik Indonesia mengamanatkan tanggung jawab negara untuk memakmurkan bangsa dalam format ekonomi kerakyatan dan nasionalis. Pada awal Pembukaan Konstitusi disebutkan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan.”

Penghormatan negara atas hak sipil politik dan ekosob juga tercermin pada alinea empat Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, relasi kewajiban negara dan hak-hak rakyat kembali ditegaskan Bung Hatta dalam pidatonya tahun 1959 saat menerima gelar doktor HC di Universitas Gajah Mada,”-Politik negara memperoleh dasar moral yang kuat. Negara dengan itu memperkokoh fundamentalnya. Dengan dasar-dasar ini-pemerintah negara pada hakikatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat..”

Maka konsep pemenuhan ekosob semestinya menempati posisi penting dalam proses perjuangan HAM karena berkorelasi langsung dengan cita-cita keadilan sosial. Untuk itu, ketika berbicara HAM, sudah sepatutnya juga dibahas perilaku korporasi, upah buruh, pembaruan agraria, kesejahteraan petani-nelayan, kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan.

Ada beberapa basis argumen yang perlu dielaborasi seperti deprivasi. Amartya Sen (salah satunya dalam “Development as Freedom”) menjelaskan dengan panjang lebar persoalan “deprivasi”. Argumen “deprivasi” terdapat penjelasan perihal HAM yang sedang terjadi hari ini.

Kemudian tipologi tanggung-gugat negara. Demokrasi membutuhkan masyarakat cerdas dan pranata yang semakin mampu mengelola persoalan kemanusiaan. Dalam konteks ini, tipologi tanggung-gugat negara juga semakin berkembang. Masalah masyarakat adat, jaminan sosial, perdagangan antarpihak, membutuhkan pengembangan tipologi ini. Kemudian soal tersebut terwujud dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Lalu beberapa masalah lain yang merupakan gabungan antara kedua persoalan tadi serta relasi antara masyarakat, negara, dan pasar.

Harapannya, semoga ada perbaikan atas pelaksanaan pprogram terkait persoalan ekosob baik individu maupun kelompok.

***

Artikel ini pernah dimuat di harian Koran Jakarta, edisi cetak, tanggal 26 Januari 2013: http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/111105

Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.