Posted by: taufiqulmujib | 19 January 2010

Membangun Pengadilan Sengketa Tanah Akibat Peristiwa Masa Lalu

Sampai tahun 2009, sengketa agraria masih marak terjadi, dan tidak sedikit yang berujung pada konflik terbuka disertai kekerasan. Sebut saja, penembakan 12 petani di Ogan Ilir oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan pada 4 Desember lalu. Peristiwa ini merupakan buntut dari sengketa antara petani dengan Pabrik Gula Cinta Manis yang beroperasi di wilayah PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VII. Tak berapa lama, tanggal 9 Desember, konflik terbuka juga meletus di Kecamatan Lelak, Manggarai Nusa Tenggara Timur.

Umumnya, konflik agraria yang meletus merupakan kasus lama, bersifat laten, dan sebarannya hampir merata di berbagai wilayah. Namun, eskalasi konfliknya sesuai dengan dinamika sosial ekonomi-politik di wilayah masing-masing.

Sengketa yang telah menahun ini adalah warisan peristiwa masa lalu. Pada masa Orde Baru, kekuatan negara untuk mengambilalih kepemilikan tanah masyarakat demi alasan “kepentingan umum” sangatlah dominan. Bahkan, jika dirunut jauh ke belakang, konflik agraria di Indonesia berlangsung sejak masa feodalisme, kolonialisme dan  hingga masa kini.

Di masa kerajaan, terjadi berbagai kerusuhan sosial yang dilancarkan kalangan rakyat kecil terhadap aristokrat kerajaan terkait penguasaan wilayah. Dilanjutkan dengan masuknya kolonialisme Belanda yang membuka lahan-lahan perkebunan di Sumatera dan Jawa semakin melestarikan eksploitasi serta konflik tersebut. Pola perkebunan lokal yang tradisional dihancurkan dengan masuknya kolonialisme Belanda pada abad 17.

Pada masa kemerdekaan (1945-1948), terjadi pendudukan lahan perkebunan oleh petani dengan semangat revolusi. Kaum tani melakukan penggarapan lahan-lahan perkebunan eks hak erfpacht milik pengusaha Belanda, Eropa dan Asia.

Pada tahun 1948-1955, Belanda dengan dukungan sekutu berupaya mengembalikan kekuasaannya atas wilayah Indonesia melalui Agresi Militer I dan II. Aksi militer tersebut tidak berhasil, sehingga Belanda mengubah siasatnya dengan cara perundingan dan negosiasi atau diplomasi. Melalui perundingan Konferensi Meja Bundar, Belanda masuk kembali ke Indonesia untuk menguasai aset mereka, termasuk perkebunan.

Di tahun 1955-1957, berlangsung nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing oleh pemerintahan Soekarno, dan berbarengan dengan Pemilu pertama tahun 1955 di bawah sistem Demokrasi Parlementer menjelang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin tahun 1959. Tahun 1960, pemerintahan Demokrasi Terpimpin mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA 1960). Kebijakan ini mengedepankan janji memerdekakan petani dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian serta menghapuskan hukum agraria kolonial.

Pada masa Orde Baru, militer banyak mengambil-alih lahan perkebunan yang dikuasai oleh masyarakat yang dituduh terlibat komunis. Inilah awal penguasaan lahan-lahan perkebunan oleh yayasan-yayasan yang dibentuk oleh Penguasa Darurat Perang di wilayah-wilayah Kodam, yang terus dipertahankan hingga kini. Masuknya militer dalam bisnis perkebunan berbenturan dengan logika pengembangan komoditi yang menuntut kecukupan modal dan teknologi tinggi. Akibatnya, militer men-subkontrak usaha perkebunan. Masalah yang penuh kontradiksi inilah yang menjadi salah satu sebab terjadinya konflik agraria di atas lahan perkebunan hingga kini. Pada akhirnya, Orde Baru menghapuskan landreform dan menggantikannya dengan program tata guna lahan dan transmigrasi. Program ini dikenal dengan sebutan Perkebunan Inti Rakyat, yang kemudian memperluas wilayah dan intensitas konflik agraria.

Pada masa pemerintahan transisional, di era Gus Dur, sempat lahir gagasan populis untuk memenuhi harapan kaum tani, yaitu dengan kebijakan penyerahan 40% saham kepada rakyat dan 60% kepada PTP. Namun, gagasan populis tersebut mendapat tentangan keras pengusaha yang mengerahkan ribuan buruhnya ke DPR. Sementara itu, DPR sendiri tidak pernah jelas sikap keberpihakannya terhadap nasib kaum tani yang dirampas tanah-tanahnya.

Dalam kronik sejarah itulah, konflik agraria merebak di mana-mana. Kantong kemiskinan tercipta di basis-basis perkebunan sebagai konsekuensi logis dipertahankannya sistem nilai, struktur, dan relasi sosial-ekonomi agraria oleh pemerintahan Soeharto hingga SBY-Boediono hari ini. Ketimpangan struktur dan penguasaan lahan adalah realitas sosial yang menyedihkan dan memiskinkan petani.

Bilamana kita coba mengurai penyebab sengketa secara umum, sekurang-kurangnya ada tiga alasan bisa dikemukakan. Pertama, terdapat perbedaan pendapat. Kedua, perbedaan kepentingan. Ketiga, gabungan antara perbedaan pendapat dan kepentingan. Dalam sengketa agraria, dimensi sosial yang dipertentangkan sangatlah kompleks, mulai dari hubungan sosial, sistem religi, keberlanjutan komunitas masyarakat dan juga harga diri serta martabat manusia (dignity). Di sisi lain, yang juga menjadi kehkhasan dari sengketa agraria adalah adanya keterlibatan aktor ekonomi, politik dan sosial  yang kuat.

Oleh karenanya, guna mengatasi persengketaan tersebut, harus ada keputusan. Tetapi, bagaimana cara mengambil keputusan tersebut? Paling tidak, ada dua cara untuk mencapai keputusan guna mengatasi sengketa, yaitu argumentasi atau kekerasan.

Hanya saja, dalam sistem dan logika hukum nasional hari ini, argumentasi dari rakyat seringkali dianggap lemah dan keliru. Rakyat telah berusaha sekuat tenaga meyakinkan publik tentang haknya, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh aturan hukum nasional yang masih mengedepankan logika formil, sementara rakyat terus berpegang pada klaim sejarah. Pengadilan Umum dan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki kecenderungan hanya memandang sisi formalitas hubungan hukum antara individu/komunitas dengan tanah semata. Maka, putusan pengadilan acapkali bertentangan dengan rasa keadilan rakyat. Alhasil, catatan kekerasan dalam sengketa agraria terus bertambah dari tahun ke tahun. Sehingga, diperlukan terobosan hukum agar dimensi keadilan bisa diupayakan semaksimal mungkin.

Terobosan hukum tersebut salah satunya adalah dengan melahirkan institusi peradilan non-konvensional untuk menangani konflik-konflik agraria yang terjadi akibat peristiwa di masa lalu. Namun, yang harus menjadi catatan penting dari institusi peradilan adalah adanya basis komitmen politik agraria pemerintah yang menyandarkan pada cita-cita Pembaruan Agraria seperti yang termaktub dalam UUPA 1960 dan Konstitusi. Selain itu, komitmen ini juga harus dibangun berdasar evaluasi kegagalan sistem Pengadilan Landreform di tahun 1964.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: