Posted by: taufiqulmujib | 23 January 2010

Menuntut Pertanggungjawaban Korporasi

Semenjak modal diinternasionalisasikan lewat praktik kolonialisme maupun lewat perusahan transnasional (TNC- Transnational Corporation), rakyat dunia ketiga, mengalami penderitaan yang luar biasa. Lantas, bagaimana pertanggungjawabannya?

Masyarakat dunia ketiga tetap miskin serta terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan akibat eksplorasi sumber-sumber agraria. Mereka, penduduk negara-negara di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin, juga menderita akibat peperangan yang dilakukan negara-negara Eropa dan Amerika dalam rangka memperebutkan sumber-sumber agraria di wilayah Asia, Afrika serta Amerika Latin. Namun, belum ada langkah hukum yang bisa diambil untuk memperkarakan para TNC.

Kekerasan modal dengan difasilitasi negara melalui produk hukum (judicial violence) sebagai akibat dari letter of intens dengan IMF (International Monetary Fund) ataupun World Bank (Bank Dunia) dan juga kesepakatan di tingkatan WTO telah menjadi fenomena global. Alhasil, negara tidak bisa lagi melindungi warga negaranya dari kejahatan korporasi.

Menurut Craig Forseca, ahli hukum dari Kanada, sebuah korporasi bisa memperkuat sebuah rezim dengan secara sistematis melanggar hak asasi manusia melalui empat langkah. Pertama, perusahaan itu menghasilkan barang-barang yang digunakan oleh rezim demi meningkatkan kemampuan represif dari rezim. Kedua, perusahaan itu menjadi sumber utama yang akan meningkatkan kapasitas represif dari suatu rezim. Ketiga, perusahaan itu bisa menyediakan infrastruktur jalan raya, rel kereta api, pusat energi, pengeboran minyak, atau hal-hal seperti itu yang akan meningkatkan represifitas dari rezim tersebut. Keempat, perusahaan di suatu negara akan menawarkan kredibilitas internasional yang pada akhirnya akan mendiskreditkan rezim.

Tidak sedikit sejarah yang mencatat keterlibatan TNC dalam perseteruan politik nasional. Bahkan TNC sampai bisa mempunyai kapasitas dalam menentukan jatuh-tidaknya satu rejim. Contoh kasus, di tahun 1954, United Fruit Co, sebuah TNC Amerika memaksa menggulingkan pemerintahan Jacobo Arbenz di Guatemala, serta berandil besar dalam kekerasan yang menyebabkan jatuh korban meninggal dan hilang sebanyak 200.000 orang.

Gustavo Gonzales dalam tulisannya berjudul “Code of Conduct forTNCs Reppears”, menuding TNC dan intelijen Amerika di Chili bekerjasama dalam hal telegram dan telepon internasional. Mereka mencoba mencegah Salvador Allende menjadi presiden, serta kemudian, – ketika Allende berkuasa lewat sebuah pemilihan umum yang demokratis – membantu destabilisasi pemerintahan Allende, membuka jalan untuk terjadinya kudeta tahun 1973. Kasus Chili juga menyediakan contoh perusahaan pertambangan tembaga yang telah dinasionalisasi Allende. Pelbagai protes dilontarkan oleh MNCs (Multinational Corporations), membawa embargo internasional dan tekanan lain yang berkontribusi atas terciptanya situasi yang mendorong kediktatoran Pinochet. Kasus lain adalah Ekuador. ”Perang tahun 1941 antara Ekuador dengan Peru diawali adanya ketegangan ketika konsesi kepemilikan minyak antara perusahaan minyak Shell dengan Esso,” tulis Gustavo.

Farah Sofa menggambarkan tingkah polah TNC yang tak acuh pada kesejahteraan rakyat. Ia menuturkan, TNC hanya mementingkan dirinya, terbukti dengan beberapa hal. Pertama, perusahaan hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap pemegang sahamnya (shareholder), bukan kepada masyarakat tempat di mana dia beroperasi. Kedua, kekuatan multinasional meningkat karena mereka melakukan konsolidasi kekuatan dan pengaruh sembari memberi jarak antara perusahaan dengan masyarakat di mana dia beroperasi. Ketiga, perusahaan semakin banyak mengambil alih industri dan jasa yang sebelumnya dijalankan oleh negara, tanpa memikirkan kepentingan publik dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pemerintah. Keempat, skala dampak perusahaan semakin meningkat dan dampak negatif tersebut harus ditanggung masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi, sementara sebagian besar keuntungan dinikmati oleh pemilik saham perusahaan. Kelima, masyarakat kesulitan menggugat malpraktik dan/atau menuntut ganti rugi kepada perusahaan multinasional, karena tidak ada hukum internasional yang mengatur mengenai accountability dan liability  perusahaan. Keenam, adanya kecenderungan untuk menghilangkan atau mengendurkan bermacam halangan non-tarif (non-tariff barriers) dalam perdagangan dengan alasan kepentingan publik, yang pada akhirnya sering digunakan oleh perusahaan sebagai alasan untuk meningkatkan profit. Ketujuh, sektor bisnis memiliki potensi positif bagi pembangunan, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menjadi bagian dari ekonomi lokal dan bertanggungjawab terhadap masyarakat lokal. “Seharusnya wacananya mulai digeser pada bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya –selain kepada pemegang saham– dapat ditingkatkan,” ujar Farah.

Memang, sudah mulai muncul perhatian PBB dengan mengeluarkan instrumen hak asasi manusia yang tidak saja mengatur soal state obligation, namun juga yang berkenaan dengan aktor non state, khusus untuk TNC. Di awal tahun’80-an, PBB telah melakukan terobosan dengan menawarkan code of conduct bagi korporasi transnasional, satu hal yang selalu dianggap menyimpangi tradisi globalisasi yang membutuhkan liberalisasi segala hal. Sayangnya, code of conduct ini gagal mengemuka dalam tema besar globalisasi.

Corporate Social Responsibility/CSR
Pelbagai upaya dilakukan oleh TNC dan usaha-usaha bisnis lainnya untuk membangun  bermacam mekanisme sukarela (sebagai alternatif dari peraturan yang mengikat). Salah satu yang gencar dipromosikan adalah konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).
Dalam praktiknya, mekansime sukarela ini – kalaupun dilakukan – hanya menjadi “lips service” atau dilakukan untuk memperbaiki image perusahaan, seolah benar-benar memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dan memperbaiki kinerja mereka secara mendasar. Untuk itulah, normanya haruslah Corporate Humanrights Responbility (Tanggung jawab HAM Korporasi), karena hak asasi manusia adalah hukum (hukum internasional), – maka lazim juga disebut sebagai Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (International Law of Human Rights), karenanya merupakan perjanjian (treaty) antar negara, untuk itulah memiliki unsur represif (memaksa).

James A. Paul dan Jason Gerred dalam artikelnya, Making Corporations Accountable, A Background Paper for  the  United Nations Financing for Development Process menulis, mekanisme sukarela secara umum dapat didekati dengan instrumen transisional terhadap hukum serta aturan dan kebijakan yang mengikat. Bagi mereka, peraturan sukarela ini diwajibkan memenuhi beberapa kriteria penting sebagai berikut: Pertama, isi dan bahasa yang jelas, di mana hal itu bisa dilaksanakan (tidak ambigu dan bebas sebagai jalan keluar). Kedua, dapat dipakai secara luas, seperti industri – ulasan yang luas, sebagai penentang dari satu, atau hanya beberapa perusahaan. Ketiga, teks ditulis melalui proses dengan memasukkan stakeholder yang relevan, termasuk NGO serta serikat buruh, dan bukan hanya kelompok industri. Keempat, proses pelaksanaan mekanisme yang memasukkan dorongan yang jelas untuk tunduk. Kelima, melaporkan dan mengukur kemajuan aturan/mekanisme dalam annual report perusahaan, web site dan dokumen perusahaan lainnya, menunjukkan pemenuhan mekanisme tersebut merupakan bagian intergral dari tujuan dan strategi perusahaan. Keenam, transparansi monitoring dan implementasi, sehingga proses tersebut sepenuhnya tampak oleh publik dan cukup independen untuk diakui sebagai legitimasi seluruh stakeholder. Ketujuh, akuntabilitas, termasuk sanksi dan hukuman untuk kasus-kasus di mana perusahaan yang terus menerus melanggar dan tidak menghormati mekanisme sukarela ini. Kedelapan, tersedianya perlindungan hukum pekerja yang berani mengungkap korupsi (whistleblower) dan NGO pengawas. Melindungi mereka dari ganti-rugi yang tidak adil dan memberikan tempat yang sah dalam proses pelaksanaan code.

Mekanisme ATCA Amerika
Di Amerika Serikat diperbolehkan adanya tuntutan perkara oleh orang asing (foreigners) ke Pengadilan Federal akibat pelanggaran warga negara Amerika dengan menggunakan instrumen yang disebut Alien Tort Claim Act (ATCA).

Statute yang dibuat pada 1789 ini memungkinkan korban pelangaran HAM internasional menuntut di Pengadilan Amerika Serikat atas suatu ancaman terhadap perdagangan dunia dan investasi. Saat undang-undang ini dibuat oleh Kongres AS, waktu itu memang telah diperkirakan akan terjadi kekacauan terhadap 300.000 pekerja di AS dan 2 juta lainnya di tempat lain, hilangnya $ 300 trilyun pada perdagangan dan investasi global, serta kejatuhan $ 70 trilyun pada perekonomian dunia jika tidak ada peraturan baru yang menjelaskan dan membatasi.

Aturan tersebut memungkinkan gugatan dari pihak asing untuk menuntut individu asing maupun domestik atau perusahaan di Pengadilan AS selama terdakwa/tergugat merupakan penduduk atau sedang mengadakan perjalanan di negara tersebut. Sehingga mereka dapat diberitahukan mengenai pemanggilan atas adanya suatu perkara. Disahkan oleh Kongres Pertama, aturan tersebut sedikit terpakai pada 190 tahun pertama keberadaannya. Namun awal 1980, dapat dipergunakan dalam gugatan class-action atas kesalahan yang diperbuat di luar wilayah AS.

Menurut salah satu penelitian, pada tahun 2003, gugatan yang menggunakan ATCA telah diajukan terhadap lebih dari 50 perusahaan multinasional yang melakukan bisnis di negara berkembang, dengan permintaan lebih dari $ 200 trilyun sebagai hukuman atas kerusakan yang ditimbulkan. Kendati perusahaan berhasil meniadakan kasus sebelum persidangan, angka tersebut semakin lama semakin bertambah dan menyulitkan perusahaan multinasional.

ATCA memberikan Pengadilan AS jurisdiksi atas setiap gugatan perdata oleh orang asing hanya untuk kesalahan, melakukan pelanggaran hukum negara atau perjanjian internasional. Dalam suatu kasus yang melibatkan pemerintahan Federal, Mahkamah Agung berargumen bahwa aturan tersebut harusnya dibatasi pada pelanggaran yang ‘spesifik, universal dan wajib’ di bawah hukum internasional.

Belajar dari sekian kasus yang melakukan  gugatan dengan memakai ATCA, tuntutan selalu dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berada di AS. Atau, dapat juga diartikan, gugatan perkara ini harus menggunakan kuasa hukum yang notabene berada di daerah (warga negara) AS, dan kemudian mengajukan tuntutan kepada pengadilan yang masih merupakan wilayah Federal Amerika. Gugatan perkara adalah kategori pidana dalam kerangka hukum acara perdata.

Gugatan Kepada Exxon Mobil di Aceh
Gugatan terhadap Exxon Mobil diajukan pada tanggal 20 Juni dan menyatakan bahwa perusahaan itu harus bertanggungjawab atas keterlibatannya dalam teror yang dilakukan pihak militer Indonesia di Aceh dengan melakukan pembunuhan massal, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan dan “penghilangan” paksa tanpa hukum secara sewenang-wenang.

Exxon – yang telah menghentikan kegiatan pengolahan gas alam yang menguntungkan pada bulan Maret tahun ini akibat masalah keamanan – mengeluarkan uang bagi pihak keamanan Indonesia guna menjaga fasilitas produksi mereka. Perusahaan itu dituduh telah menyediakan fasilitas gedung yang digunakan pihak militer Indonesia untuk menyiksa penduduk lokal yang dicurigai memiliki hubungan dengan GAM serta peralatan berat perusahaan seperti mesin pengeruk yang digunakan untuk menggali kuburan massal terhadap korban-korban kekerasan militer.
Gugatan itu menyatakan pula bahwa perusahaan telah membeli perlengkapan militer untuk pasukan keamanan yang bertugas di proyek mereka dan membayar tentara sewaan untuk memberikan nasehat, latihan, intelejen serta perlengkapan militer di wilayah proyek gas. Gugatan itu mengatakan pula bahwa pasukan keamanan Indonesia telah menggunakan dana perusahaan untuk operasi militer yang dirancang untuk menghancurkan perlawanan di Aceh dan meningkatkan kemampuan “untuk melakukan taktik-taktik represif melawan kaum separatis di Aceh.”

Gugatan diajukan di Pengadilan Distrik Columbia, Amerika Serikat oleh organisasi yang berkantor di Washington, International Labor Rights Fund. Tindakan tersebut dilakukan dengan mewakili sebelas penduduk desa Aceh yang namanya dirahasiakan yang mengalami penderitaan langsung akibat tindakan-tindakan pasukan keamanan Indonesia yang bekerja bagi Exxon Mobil dan/atau pengolah gas PT. Arun. Peristiwa-peristiwa yang diuraikan penggugat sebagian besar terjadi pada tahun lalu dan sekarang ini. Diceritakan pula bahwa seorang penduduk desa dihardik oleh pasukan yang bertugas di Unit 113 Exxon pada bulan Januari 2001 saat sedang bersepeda menuju pasar setempat untuk menjual sayur. Prajurit-prajurit yang terlibat kemudian menembak lengannya dan melemparkan granat yang diarahkan padanya. Kemudian ia ditinggalkan begitu saja. Beruntung dirinya masih selamat dengan hanya kehilangan lengan kanan dan mata kiri dan beberapa luka-luka. Kisah lainnya yang terjadi pada tahun 2000 diceritakan seorang pria yang mengaku ditangkap dengan tangan terikat dan mata tertutup. Kemudian ia disiksa selama tiga bulan di “Kamp Rencong” yang terkenal kejam. Kamp Rencong adalah sebuah tempat penyiksaan rahasia yang kemudian terbongkar oleh publik berkat upaya yang dilakukan berbagai organisasi di Indonesia pada tahun 1998. Nampaknya, sampai akhir tahun ini tempat tersebut masih digunakan. Menurut uraian dalam gugatan itu, setelah tiga bulan disiksa, pria tersebut dibawa keluar gedung. Kemudian kepadanya diperlihatkan sebuah lubang yang penuh dengan kepala manusia. Para prajurit yang menahannya mengancam akan menambah jumlah kepala di lubang itu dengan kepalanya. Namun beruntung akhirnya ia dibebaskan. Kemudian serombongan pasukan mendatangi tempat tinggalnya dan membakarnya. Seorang penggugat perempuan menuturkan pengalaman dirinya yang terjadi pada akhir tahun 2000 lalu. Saat itu ia sedang hamil. Namun serombongan pasukan Indonesia menerobos masuk rumahnya dan mengancam akan membunuh dirinya dan anaknya yang belum lahir. Dua penggugat lainnya menuturkan bahwa suami mereka tewas dibunuh oleh pasukan Indonesia sementara suami yang satu lagi “hilang” dan dianggap sudah dibunuh. (Untuk teks lengkap, lihat http://www.laborrights.org)

Namun Exxon Mobil menolak bertanggungjawab atas perilaku pasukan yang menjaga fasilitas operasi mereka. Mereka mengatakan Exxon “mengutuk pelanggaran HAM dalam berbagai bentuk” dan mereka telah mengatakannya “secara aktif kepada presiden Indonesia.”

Gugatan Kepada Unocal dan Shell di Myanmar
Kasus Unocal kali pertama didaftarkan tahun 1996 atas nama petani Myanmar, yang menuduh militer Burma melakukan teror dan pemerkosaan, serta mempekerjakan mereka secara paksa dan untuk membersihkan semak dan membangun jalan untuk saluran pipa gas Unocal yang dimiliki bersama dengan perusahaan minyak milik Negara Myanmar, dan Perancis.

Dalam kasus ini, para penduduk menklaim bahwa perusahaan Unocal bertanggungjawab atas dasar keterlibatan kesalahan yang dilakukan Junta. Argumentasi yang ada, bahwasannya peran suatu perusahaan dalam kekerasan tersebut menciptakan pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung (indirect legal liability) kepada korban, bahkan jika dampak buruk tersebut disebabkan oleh pihak ketiga. Saat ini tidak ada satu kerangka aturan internasional yang mengatur perilaku perusahaan internasional, sehingga gugatan perdata menjadi satu-satunya cara untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan. Kendati penyelesaian Unocal meninggalkan pelbagai pertanyaan berkenaan dengan keterlibatan pelanggaran hak asasi manusia, ini merupakan langkah positif sebagai preseden di kemudian hari.

Pada kasus Unocal ini, terdakwa yaitu pihak perusahaan menyediakan langsung dorongan dan bantuan kepada mereka yang melakukan tindakan pelanggaran HAM. Bentuk keterlibatan seperti ini belum diterima dalam Mahkamah Internasional seperti dalam ICTY (International Tribunals for the Former Yugoslavia) tahun 2003.

Dalam putusan kasus Unocal, pengadilan telah berpegang bahwa gagasan pertanggungjawaban dalam hukum internasional karena mengetahui tindakan yang membantu atau mendorong mempunyai dampak yang penting atas pelaksanaan tindak pidana. Ini merupakan prinsip utama yang membentuk dasar dari norma hukum kebiasaan internasional.

Selain Unocal, ada juga kasus Shell. Perusahaan ini dituntut lantaran keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat di Ogoniland, Nigeria. Perusahaan Kanada Talisman Energy (menyewa penasehat militer Shell untuk berkoordinasi dengan pemerintah, dan secara rutin mengadakan pertemuan yang melibatkan Talisman, intelijen militer, serta Menteri Energi dan Pertambangan di mana Talisman akan memetakan wilayah yang hendak dieksplorasi sehingga perlu untuk dibicarakan bagaimana cara mengatur masyarakat sipil pada daerah tersebut).

Studi Kasus Khulumani Afrika Selatan
Kasus Khlumani di Afrika Selatan (Afsel), bersama dengan kasus-kasus apartheid lain, diajukan pada 29 September 2004 ke pengadilan New York. Dalam kasus ini pemerintah dan perusahaan-perusahaan Afrika Selatan diminta membayar dana kemanusiaan sebesar $20 milyar.

Yang menjadi kelebihan dari tuntutan perkara Khulumani adalah, ketika tuntutan perkara apartheid menuntut ganti rugi untuk semua orang kulit hitam kelahiran Afsel antara tahun 1948-1994, tuntutan perkara Khulumani lebih mencari batasan individu, keringanan disesuaikan untuk mengenali korban dari pelaku-pelaku non negara – bahwa MNC yang melanggar hukum internasional dan dilibatkan dalam kolusi  dengan aparat keamanan negara apartheid. Dengan dukungan perusahaan ini, pemerintahan apartheid menjalankan pembunuhan di luar pengadilan, penyiksaan, pemerkosaan, penahanan sewenang-wenang, serta beragam kejahatan kamunusiaan.

Menurut Norman Reynold dalam artikelnya, Kasus Reparasi Khulumani dan Masa Depan HAM, kasus Khulumani terselamatkan dari sekian usaha yang hendak menghancurkannya. Salah satu usaha tersebut adalah permintaan beberapa MNC, didukung beberapa pemerintahan, termasuk AS dan Inggris, kepada Mahkamah Agung AS untuk tidak membolehkan orang asing melakukan pengajuan tuntutan perkara di Amerika untuk pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan di negara lain. Namun, pada 29 Juni 2004, Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam kasus Sosa vs Alverez, berpegang bahwa orang asing dapat menggunakan ATCA untuk mengadakan tuntutan perkara di AS atas pelanggaran HAM yang dilakukan di manapun di dunia.

Tuntutan perkara Khulumani merupakan hal penting dalam ketentuan-ketentuan hukum HAM internasional, khususnya dalam kemajuan kebiasaan hukum internasional dan penciptaan dunia dengan keadilan sosial. Itulah mengapa pengadilan yang menggunakan ATCA itu dilangsungkan di New York, sebuah kota di mana keduanya berada; korporasi global dan PBB. ”Ini merupakan test case vital untuk menjamin bahwa setiap orang di manapun di dunia yang terlanggar baik oleh pemerintah maupun bisnis multinasional mempunyai akses mendapatkan ganti rugi,” tulis Norman.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: