Posted by: taufiqulmujib | 23 January 2010

Menyoal Undang-Undang Pangan

Pada bulan November 1996 silam, pemerintah Indonesia turut hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Sedunia yang diselenggarakan oleh FAO, yang kemudian mengakui bahwa pangan merupakan hak yang paling asasi. Di tahun yang sama, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Ironisnya, setelah lebih dari sebelas tahun Undang-Undang Pangan disahkan, ternyata negara masih gagal memenuhi hak atas pangan warga negaranya. Terbukti, tragedi gizi buruk dan busung lapar yang membawa kematian kian marak di seluruh daerah.

Kritik Terhadap Undang-Undang Pangan
Pertama, Undang-Undang No.7 Tahun 1996 memungkinkan untuk terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh modal. Pangan sebagai salah satu jenis yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, ternyata diperlakukan sebagai komoditi ekonomi semata. Logika berpikir ini yang dianut Undang-Undang Pangan karena lebih memprioritaskan perlindungan dan memfasilitasi para pengusaha pangan agar dapat memproduksi komoditi sesuai standar international ketimbang perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penghormatan hak atas pangan masyarakat.

Perihal kekerasan modal, kasus-kasusnya dapat tercermin dari beberapa pengaduan yang diterima Komnas HAM. Semisal, perihal rekayasa genetika (kasus PT. Sanghyang Seri, kasus Monsanto, Kapas Transgenik), kemasan (kasus halal versus tidak halal), dan kasus impor beras (kasus petani yang dirugikan akibat impor beras).

Kedua. Belum jelasnya tanggung-jawab negara sebagai pengemban utama kewajiban dan rakyat sebagai yang mempunyai hak. Sebut saja, Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Pangan berbunyi ”Pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan ketahanan pangan”. Selain sumir, pasal ini bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, dalam konteks penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak ekosob, negara dituntut berperan maksimal (state obligation).

Ketiga. Undang-Undang Pangan Tidak Sesuai dengan Kovenan Internasional Hak-hak Ekosob (KIHESB). Pasal 11 KIHESB menyebut bahwa pemenuhan hak atas pangan merupakan bagian dari kebijakan dan strategi pengurangan kemiskinan atau pengakuan hak hidup yang layak (huruf 1) dan memperlihatkan keterkaitan antara akses rakyat kepada tanah, reforma agraria dan hak atas pangan (huruf 2).

Sayangnya, Undang-Undang Pangan Tahun 1996 tidak memenuhi unsur-unsur progam dalam membebaskan setiap warga negara Indonesia dari kelaparan sebagaimana dimaksudkan dalam KIHESB.

Sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan, Undang-Undang Pangan (Pasal 46-49) menyebut beberapa langkah. Pertama, mewujudkan cadangan pangan nasional; Kedua, penyediaan, pengadaan dan atau penyaluran pangan tertentu yang bersifat pokok; Ketiga, kebijakan mutu pangan nasional dan penganekaragaman pangan; Keempat, mencegah atau menanggulangi gejala kekurangan pangan; Kelima, memberikan kesempatan bagi koperasi dan swasta mewujudkan cadangan pangan; Keenam, pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pangan; Ketujuh, penelitian dan pengembangan teknologi di bidang pangan; Kedelapan, penyebarluasan dan penyuluhan pangan; Kesembilan, kerja sama internasional di bidang pangan; Kesepuluh, penganekaragaman konsumsi masyarakat.
Langkah-langkah tersebut ditambah pula dengan peraturan teknis sebagaimana mandat Pasal 50 UU 7/1996, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Pasal 2 ayat 2 PP ini menyebut tentang mekanisme  untuk mewujudkan penyediaan pangan. Isinya, poin-poin yang terdapat tentang Ketahanan Pangan dalam Peraturan Pemerintah ini mengisyaratkan revitalisasi atau pembaruan metode pertanian. Namun, jika tidak dibarengi dengan land reform dan reforma agraria pada umumnya, pembaruan pertanian tersebut akan berujung seperti revolusi hijau.

Yang harus dicatat adalah, masalah pangan tidak semata-mata persoalan ketersediaan, tetapi juga bagaimana akses masyarakat kepada pangan itu sendiri. Hal inilah yang juga tidak diatur. Pun kemampuan akses masyarakat kepada pangan sendiri kemudian terkait sejauhmana pemenuhan hak hidup dengan standar yang layak. Hal serupa juga dalam persoalan akses masyarakat kepada sumber-sumber agraria, khususnya akses kepada tanah.

Keempat. Konsep Ketahanan Pangan Ketinggalan. Deklarasi Final World Food Summit: Five Years Latters yang diselenggarakan FAO pada tahun 2002, menghasilkan konsep hak atas pangan. Di sini, Pelapor Khusus Hak Atas Pangan sudah memajukan konsep kedaulatan pangan (food sovereignty). Sementara, Undang-Undang Pangan masih bersemangat keamanan pangan dan ketahanan pangan.

Kelima. Memperbolehkan rekayasa genetika. Dalam Undang-Undang Pangan, rekayasa genetika untuk pangan dimungkinkan (Pasal 13-15). Padahal, temuan Pelapor Khusus Hak Atas Pangan menunjuk rekayasa genetika atau bioteknologi adalah penghalang realisasi pemenuhan hak atas pangan. Praktik di lapangan juga menunjukkan benih trangenik menjadi alat kriminalisasi terhadap petani yang dilakukan perusahaan transnasional, sebagaimana yang menimpa petani di Kediri. Selain itu, keburukan rekayasa genetika, sebagaimana temuan organisasi tani, menyangkut perekonomian, kesehatan dan lingkungan.

Mengutip Sekjend PBB yang menyatakan, Pelapor Khusus Hak Atas Pangan percaya bahwa akses ke tanah adalah elemen kunci yang penting untuk menghapus kelaparan di dunia. Hal ini berarti bahwa pilihan kebijakan seperti reforma agraria harus memainkan peranan penting dalam suatu strategi suatu negara dalam hal keamanan pangan, di mana akses atas tanah adalah mendasar. Sering kali reforma agraria dinyatakan sebagai pilihan yang ketinggalan jaman dan tidak efektif, tetapi bukti tidaklah mendukung pernyataan itu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: