Posted by: taufiqulmujib | 23 January 2010

Optional Protocol dan Perjuangan Pemenuhan Hak Ekosob

Persoalan hak asasi manusia, khususnya hak-hak Ekosob, masih menjadi hal yang suram di Indonesia. Apalagi saat ini, di mana seluruh perhatian terkonsentrasi pada Pemilu. Oleh karenanya, pada tanggal 10 Desember 2008 lalu, PBB telah mengadopsi Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (OP ICESCR).

Protokol opsional ini adalah bagian penting dari Kovenan Ekosob karena di dalamnya memperkuat ketentuan perlindungan yang sudah ada dalam Kovenan Ekosob. Hal ini tampak pada tipologi kewajiban negara (typology of state obligation), yaitu kewajiban untuk menghormati (to respect), untuk melindungi (to protect), dan untuk memenuhi (to fulfill).

Lebih lanjut, kewajiban ketika ‘mewujudkan’ juga merupakan ‘membantu-dukung’ (to assist). Bantu-dukung (assisting) ini diwujudkan dalam bentuk tindakan pencegahan (preventive) dan perbaikan (remedial).

Beberapa argumen yang mendasari mengapa Protokol Optional Ekosob perlu diratifikasi adalah sebagai berikut. Pertama, argumentasi deprivasi. Jeffrey D. Sachs (misalnya dalam “The End of Poverty”) dan Amartya Sen (salah satunya dalam “Development as Freedom”) menjelaskan dengan panjang lebar persoalan “deprivasi”. Kendati argumen “deprivasi” ini mempunyai dimensi sipil-politik dan Ekosob, namun dalam konteks Ekosob, terdapat penjelasan perihal hak asasi manusia yang sedang terjadi hari ini, dan mungkin akan terus terjadi.

Kedua, tipologi tanggunggugat negara. Demokrasi membutuhkan bukan saja masyarakat yang semakin demokratis, melainkan juga pranata yang semakin mampu mengelola persoalan kemanusiaan. Dalam konteks ini, tipologi tanggunggugat negara juga semakin berkembang. Masalah masyarakat adat, jaminan sosial, perdagangan antarpihak, -beberapa di antaranya yang paling kontemporer,- membutuhkan pengembangan tipologi ini, yang kemudian terwujud dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, beberapa masalah lain yang merupakan gabungan antara kedua persoalan di atas, dan yang melingkupi persoalan-persolan terbaru relasi antara masyarakat-negara-pasar.

Sementara, alasan domestik untuk ratifikasi OP ICESCR yang paling kuat justru terletak pada agenda konstitusi(onalisme) Indonesia. Pengakuan konstitusi menjadi hukum yang melindungi warga negara menjadi agenda yang mendesak. Selanjutnya, setelah terjadi penguatan pondasi hak asasi manusia dalam konstitusi dan dalam legislasi yang terkait HAM, Mahkamah Konstitusi memberikan rumusan baru mengenai hak asasi manusia di Indonesia.

Pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam soal kelistrikan negara, minyak dan gas, serta penanaman modal, sebenarnya telah memberikan pondasi hukum mengenai otoritas konstitusi dalam perlindungan HAM.
Faktanya, putusan-putusan tersebut kemudian menjadi sebuah yurispudensi yang menjelaskan makna “fasilitasi negara” dan soal tipologi tanggunggugat negara. Kendati demikian, yurisprudensi ini bersifat idle atau membutuhkan penerjemahan dalam kerangka hukum dan kebijakan publik. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Pertama, proses ratifikasi OP ICESCR akan memperkuat upaya perbaikan “fasilitasi negara” dan “realisasi progresif”. Sebagai contoh, pada tahun 1944, Gunnar Myrdal (penerima Nobel Ekonomi tahun 1974), menerbitkan penelitiannya berjudul An American Dilemma: the Negro Problem and Modern Democracy. Penelitian ini menjadi salah satu pertimbangan kuat untuk merumuskan soal “non-discriminatory public service” dalam Brown v. Education (1956) yang kemudian secara efektif menjadi yurisprudensi penghapusan segregasi di Amerika Serikat.

Keterkaitan antara kajian dan yurisprudensi, termasuk di Indonesia, semakin lama semakin kuat.
Kedua, kebijakan publik di Indonesia semakin menyentuh ranah hak-hak Ekosob, baik individu maupun masyarakat, termasuk yang menyentuh non-state actor –termasuk dalam hal ini adalah transnational corporation (TNC), white collar crime, dan soal monokultur. Secara langsung dan tidak langsung, pihak non-negara ini menjadi penyebab atas deprivasi individu serta masyarakat.

Selanjutnya, siapakah yang strategis mengajukan inisitif ratifikasi? Jawabannya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam tugasnya, Komnas HAM mempunyai posisi yang unik, baik merujuk pada legislasi nasional maupun pada Paris Principles (terutama Pasal 3.i). Komnas HAM juga mempunyai sesi khusus dalam Persidangan Dewan HAM PBB, serta memiliki pranata khusus antar National Human Rights Institution. Kedudukan semacam ini memungkinkan Komnas HAM, dalam berbagai instrumennya, untuk melakukan upaya terbaik, di tingkat domestik maupun internasional.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: