Posted by: taufiqulmujib | 23 January 2010

Reforma Agraria dan Pembangunan Desa

Citra negara agraris masih sedikit melekat di bangsa Indonesia. Namun, wajah pertanian negeri ini kian memprihatinkan. Selain gagal menyelesaikan krisis ekonomi, hal ini juga tampak dari terus berlanjutnya krisis social dan pangan nasional.

Menyiasati kondisi tersebut, perlu dilakukan land reform dan pemberian akses reform sebagai upaya pembangunan desa. Selain itu juga untuk menyelesaikan kontradiksi yang berhubungan dengan sektor pertanian melalui strategi pengembangan wilayah yang mampu mengatasi kontradiksi-kontradiksi tersebut.

Kontradiksi Dunia Pertanian
Beberapa kontradiksi di sektor pertanian adalah:  Pertama. Kontradiksi antara Sektor Industri dengan Sektor Pertanian. Dalam kontradiksi ini, berlangsung beberapa hal; Perluasan industrialisasi berdampak pada menyempitnya lahan pertanian; Pertanian menghamba pada industri; Pertanian organik menjadi rusak karena pemakaian produk industri dan mengakibatkan biaya produksi pertanian tinggi. Di sisi lain, barang konsumsi produk industri tinggi dan penghasilan petani rendah. Alhasil, kemiskinan petani semakin massif dan berdampak pada menurunnya penjualan barang produksi industri.

Kedua. Kontradiksi antara Kota dengan Desa. Di desa seringkali mengalami minus capital, sedangkan  di kota terjadi surplus capital. Kondisi ini berdampak pada terasingnya petani dalam distribusi hasil pertanian.
Pun kemiskinan di desa dan tidak prospektifnya pertanian mengakibatkan urbanisasi dan banyak petani kemudian memilih bergerak di sektor-sektor informal. Selain itu, lemahnya produktifitas pertanian menjadikan alasan bagi pemerintah untuk mengimport produk pertanian yang justru menjatuhkan harga produk pertanian. Sedangkan surplus capital di kota mendorong perluasan kota dan terjadinya artikulasi cara-cara produksi serta merubah wajah pertanian. Semisal, tidak sedikit lahan pertanian yang dikonversi menjadi ruko atau perumahan. Bukan industri produktif!

Ketiga. Kontradiksi antara Intelektual dengan Petani. Banyak intelektual lebih bercita-cita mengabdi pada industrialisasi kapitalisme ketimbang berorientasi pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan. Hasilnya, para akademisi dan ilmu pengetahuan semakin berjarak dengan realita masyarakat.

Keempat. Kontradiksi antara Negara dengan Pertanian. Sebagai konsekuensi dari bangunan ekonomi Indonesia yang tersusun dalam system ekonomi post colonial, sektor pertanian hanya menjadi anak tiri. Pengejaran atas pertumbuhan ekonomi yang mensyaratkan harus adanya trickle down effect, berdampak pada tertinggalnya sektor pertanian. Terbukti, Revolusi Hijau yang mengharuskan petani memodernisir cara produksi, justru menyebabkan swasembada pangan tidak dapat terjaga karena mahalnya pupuk kimia.

Kelima. Kontradiksi yang lahir dari globalisasi. Terjadi ketegangan antara kepentingan internasionalisasi modal dengan kepentingan negara dan rakyat Indonesia. “Persaingan Bebas” dalam kapitalisme mengandung kontradiksi di dalam dirinya sendiri, dan kemudian menjurus pada monopoli (Lenin, 1970).

Bersandar atas persoalan di atas, maka produktifitas pertanian perlu ditingkatkan dalam rangka kemakmuran petani dan kebutuhan pangan. Tak kalah penting juga adalah bagaimana mengontrol pasar.
Arti penting dari mengapa sektor pertanian harus diperkuat adalah fakta bahwa ketika  Indonesia terkena krisis moneter, fundamental ekonomi rapuh karena hanya di tangan konglomerat bukan di ekonomi rakyat (industri ringan dan pertanian).

Pembangunan perdagangan dan industri tetap signifikan dalam rangka perbaikan ekonomi, karena riil perekonomian masyarakat harus diukur dari lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja, yang itu berarti perbaikan ekonomi dilihat dari besarnya investasi, ekspor dan domestic demand. Namun industrialisasi jangan sampai menimbulkan kontradiksi dengan pertanian. Hal itu bisa diatasi jika pembangunan diarahkan pada strategi pengembangan wilayah atau pembangunan wilayah yang berbasis pada pertanian dan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
Pertama. Pembangunan harus mampu mengatasi kontradiksi-kontradiksi di antara masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan kolektivitas antara sektor bisnis (modal, industri dan perdagangan), sektor rakyat (produsen/ pertanian), pemerintah (regulator) dan intelektual (interpreneur policy);

Kedua. Prinsip pembangunan selain kolektivitas adalah independensi/kemandirian (memegang prakarsa di tangan sendiri dan merdeka dari aspirasi dan pengaruh asing). Berpegang pada potensi dan pengetahun lokal (indegeneous knowledge).

Ketiga. Tujuan pembangunan adalah pemberantasan kemiskinan absolut, memenuhi kebutuhan rakyat dan membuka lapangan kerja. Dan untuk mengatasi kontradiksi antara industri besar dengan industri ringan dan pertanian dengan cara: Industri dasar mendukung industri ringan dan pertanian; Investasi ke industri ringan dan pertanian agar modalnya lebih besar dari industri besar sehingga menciptakan fundamental ekonomi; Pembangunan desa terpadu yang mampu mencukupi kebutuhan pokok rakyat, membuka kesempatan kerja, diversifikasi ekonomi desa, menggerakan proses industrialisasi di desa dan peningkatan pendapatan.

Pembangunan Desa dengan Kolektifitas
Kinerja untuk menggerakan prinsip-prinsip tersebut di atas adalah dengan langkah sebagai berikut:
Pembangunan industri dasar yang mendukung industri ringan dan pertanian. Harga produk industri harus stabil, tetapi penjualannya harus besar. Untuk itu produk pertanian harus naik sehingga mampu mendorong tingkat konsumsi. Selain itu pendapatan rakyat desa juga dihasilkan dari industri ringan yang mana industri ringan ini selain mendukung pertanian, diversifikasi ekonomi dan mendukung serta didukung industri dasar-besar-berat. Negara dapat membentuk satuan-satuan produksi  untuk memperoleh tabungan guna investasi dan membiayai program-progam pemerintahan. Produk industri tidak mengikuti penawaran, tetapi pada permintaan.

Kolektivisasi pertanian dijelaskan sebagai berikut:  Pertama, penyadaran dalam rangka pemberdayaan dan solidaritas ekonomi petani di kelompok-kelompok  tani. Kedua, revitalisasi koperasi (KUD atau kelompok petani lainnya) sebagai wujud kolektivitas. Ketiga, padat Karya.  Progam utamanya adalah bagaimana menggunakan surplus tenaga kerja untuk menggantikan minus capital. Surplus tenaga kerja akan disusutkan melalui pembangunan-pembangunan sarana-sarana pendukung (infrastruktur) pertanian. Semakin maju dan banyaknya sarana pendukung pertanian mengakibatkan kerja rutin pertanian bertambah yang itu memerlukan tenaga kerja. Susutnya tenaga kerja menjadikan pertanian membutuhkan mekanisasi sederhana. Dan apabila kebutuhan mekanik serta kontruksi tercukupi maka akan berkembang industri ringan.

Keempat, investasi.  Peranserta negara adalah memberikan dukungan atas kebijakan ini secara legal, investasi melalui koperasi, dan mengirim tenaga teknisi. Peranserta sektor bisnis adalah investasi ke industri ringan dan pola produksi massal, serta penyediaan kebutuhan dasar mekanisasi dan industri ringan.

Kelima, pendampingan. Peranserta intelektual adalah melakukan penelitian awal dengan penelitian desa secara menyeluruh dan penelitian desa secara partisipatoris dalam rangka merumuskan potensi lokal serta memfasilitasi pendidikan penyadaran. Peranserta lain adalah mendampingi perumusan progam, pengawasan progam, dan pengembangan progam. Pendampingan di koperasi dan sektor rakyat diperlukan karena memiliki kelemahan di bidang akuntansi, manajemen dan teknik.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: