Posted by: taufiqulmujib | 27 May 2010

Food Estate Bukan untuk Ketahanan Pangan!

Food Estate adalah suatu bentuk usaha skala besar di bidang agrobisnis pangan yang terintegrasi, bisa horizontal (antara pangan, ternak, dan perkebunan) atau vertikal (integrasi dari on-farm sampai off farm ). Singkat kata, Food Estate adalah perkampungan industri pangan.

Dengan dalih dalam rangka mengupayakan ketahanan pangan Indonesia untuk jangka panjang, pemerintah mempersiapkan program Merauke Food Estate. Dalam program Merauke Estate ini, pemerintah memberdayakan lahan-lahan potensial dan belum tereksplorasi yang ada di Merauke, Papua untuk dijadikan lahan produksi tanaman pangan.

Menurut Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti, Merauke Food Estate adalah salah satu usaha pemerintah untuk mengupayakan ketahanan pangan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mega proyek ini, pemerintah menyiapkan lahan untuk pertanian beras dan tebu yang nantinya akan diorientasikan untuk ekspor dan swasembada pangan. Dan sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan dan perluasan lahan, secara khusus diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman. Peraturan ini menjadi payung hukum pengembangan pangan skala luas atau food estate. Sebagai langkah awal, pemerintah telah menetapkan dan melaunching program ini di Marauke. Marauke menjadi pilihan karena selain potensi lahannya mencapai 1,6 juta hektar (ha), juga lahan yang tersedia semuanya datar.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini, seluruh investor, termasuk asing, diperbolehkan menguasai lahan seluas 10.000 hektar (ha). Jangka waktu pengusaan 35 tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing 35 tahun dan 25 tahun. Selain menyediakan legitimasi lewat aturan, pemerintah juga menjanjikan fasilitas khusus untuk investor yang akan mengembangkan food estate.

Daerah yang ditetapkan sebagai food estate akan dijadikan kawasan khusus ekonomi, sehingga akan mendapatkan fasilitas fiskal dan non fiscal. Fasilitas fiskal misalnya pembangunan infrasturktur dimasukkan dalam biaya investasi, keringan pajak penghasilan, tax-holiday, pengurangan pajak bangunan, keringanan pajak daerah/redistribusi, tidak adanya pungutan pajak pertambahan nilai. Fasilitas kepabeanan dan cukai meliputi penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan keringanan PPh impor. Sedang fasilitas nonfiskal misalnya kemudahan perizinan dan fasilitas keimigrasian (kompas, 13/02/2010).

Tak menunggu lama. Program Merauke Food Estate ini merupakan magnet yang langsung membuat puluhan investor mengantri untuk menanamkan modalnya di Merauke. Investor untuk proyek ini berasal dalam negeri dan sisanya adalah investor asing. Adapun industry agribisnis yang akan dikembangkan di antaranya padi, jagung, kedelai, tebu dan sapi. Investor yang telah masuk ke proyek ini antara lain adalah PT Medco (mengembangkan padi, jagung, dan kedelai), PT Bangun Cipta (jagung), PT Wilmar (tebu), serta PT Industri Gula Nusantara (gula).

Hanya saja, yang masih menjadi catatan adalah mega proyek untuk ketahanan pangan ini justru berdampak buruk bagi petani kecil dan semangat kedaulatan pangan. Mekanisme food estate ini secara sistematis akan menggantikan system pertanian berbasis rumah tangga petani kecil ke sistem pertanian berbasis agrobisnis.

Masalah pangan akan dikomersilkan diserahkan ke korporasi pertanian dan pangan. Sehingga masa depan petani kecil akan terancam oleh ekspansi perusahaan pertanian skala besar. Dalam konteks ini, maka pengembangan pangan skala luas atau food estate sejatinya bukan diperuntukkan untuk petani kecil, tetapi lahan pertanian yang subur akan diserahkan penguasaan dan pengelolaannya ke koorporasi petanian dan pangan.

Food estate mengabaikan kesejahteraan patani yang tiap tahun semakin menurun. Sebab, masalah pokok yang terkait dengan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani sejatinya sangat berkait dengan kepemilikan lahan yang sempit. Menurut BPS, sampai saat ini jumlah petani dengan penguasaan lahan di bawah 0,5 ha mecapai mencapai 9.55 juta rumah tangga petani, sedang yang penguasaannya 0,5-1 ha mencapai 4,01 juta rumah tangga petani.

Memacu produktivitas pangan tetapi mengabaikan masalah struktur agraria yang timpang mengingatkan kita pada program revolusi hijau orde baru. Di masa itu, produktivitas beras digenjot tanpa didahului perombakan struktur kepemilikan dan penguasaan lahan yang timpang. Akibantya, swasembada beras yang dicapai diikuti dengan proses diferensiasi agraria.

Food estate juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan akan tidak terkendali, yang kemudian berkorelasi pada menurunnya kesejahteraan ekonomi masyarakat Merauke khususnya, dan Papua pada umumnya. Greenomics memperkirakan 410,9 juta meter kubik kayu akan dieksploitasi dari lahan seluas 2,5 juta hektare.

Di pasaran internasional, nilainya bisa mencapai 375,51 triliun rupiah. Jika dikalkulasi dengan harga patokan lokal di Papua, Greenomics mengestimasi nilai tegakan kayu 410,9 juta meter kubik kayu itu sedikitnya 120,87 triliun rupiah.

Dari elaborasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa program Merauke Food Estate merupakan upaya yang keliru dalam rangka mencapai ketahanan pangan. Yang justru tampak adalah liberalisasi sector pertanian pangan dan pengabaian hak-hak ekonomi, social dan budaya rakyat.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: