Posted by: taufiqulmujib | 16 December 2010

Meningkatkan Hak Ekosob

Bangsa ini harus terus mengingatkan pemerintah agar lebih fokus lagi memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) yang selama ini belum optimal. Hal itu perlu dilakukan karena kebijakan dan komitmen pemenuhan hak ekosob dari para penyelenggara negara masih lemah.

Sebut saja, alokasi belanja negara bagi orang miskin masih terlalu kecil dibanding dengan belanja pegawai atau pembayaran utang. Demikan juga anggaran kesehatan. Pada tahun 2012, total anggaran kesehatan hanya 3,4 % dari APBN. Padahal, berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, semestinya minimal 5% dari APBN. Hal ini tentu berimplikasi pada buruknya pelayanan kesehatan masyarakat.

Potret suram juga tampak dalam pemenuhan hak ekosob yang lain. Contohnya, krisis pangan dan gizi buruk. Di tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat kelima negara dengan kekurangan gizi sedunia. Juga tentang kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Bukan tidak mungkin problem tersebut melahirkan berbagai sengketa perburuhan dan konflik agraria antara rakyat dan sejumlah korporasi yang meluas. Setali tiga uang, buruh migran pun bernasib tragis. Di Malaysia, dari tahun 2005, tercatat 173 kasus kekerasan menimpa para tenaga kerja asal Indonesia dan belum tertuntaskan. Fakta tersebut seolah terpisah dari tema perjuangan hak asasi manusia (HAM) yang menuntut negara wajib melindungi, memenuhi, dan menghormatinya. Di sisi lain, dalam persoalan HAM, tema ekosob pun cenderung menempati “pojok ruang gelap”, dan hanya sesekali ditengok.

Sejarah
Sejenak marilah melihat perkembangan HAM dengan berangkat dari konteks global, -tanpa menegasikan Magna Carta (tahun 1215) dan beberapa babak penting lainnya. Dimulai dari latar belakang keruntuhan feodalisme dan menguatnya posisi kaum borjuis, serta transisi menuju kapitalisme di Eropa. Masa ini ditandai dengan pemikiran tentang langkah negara terhadapperekonomian atas nama kemakmuran, seperti yang dirintis Adam Smith.

Alasannya, demi menghindarkan kolusi antara penguasa dan pengusaha, maka negara tidak perlu mengintervensi pasar dengan menyerahkan hukum penawaran dan permintaan bekerja. Dalam perjalanannya, teori nilai kerja Adam Smith yang kemudian dikembangkan David Ricardo telah mendorong laju deagrarianisasi secara masif serta eksploitatif terhadap kaum pekerja. Ini oleh Karl Marx disebut sebagai pencurian nilai dan kerja lebih. Ironisnya, negara tidak bisa melindungi hak-hak ekosob para pekerja.

Bertalian dengan situasi tersebut, maka lahirlah Declaration of the Rights of the Laboring and Exploited Peoples pada tahun 1918 setelah Revolusi Bolshevik di Rusia. Berselang dua dekade, hak atas ekonomi kemudian juga tercetus di Amerika sebagaimana disampaikan Franklin Delano Rosevelt pada tahun 1941. Rosevelt menyebut empat kebebasan dasar manusia: freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, freedom from fear.

Freedom from want sendiri adalah, bebas dari kekurangan, atau kalau diterjemahkan dalam istilah yang lebih umum, berarti berkaitan dengan pengertian bahwa setiap negara di masa damai harus menjamin kehidupan ekonomi yang sehat bagi rakyatnya.

Lebih lanjut, ketika krisis kapitalisme menjangkiti Eropa, terjadi kontestasi, sehingga kapitalisme membutuhkan reorganisasi modal internasional di tingkatan global yang antara lain harus ditempuh dengan mengangkat senjata seperti Perang Dunia II yang mengakibatkan penderitaan.

Kondisi inilah yang kemudian mendasari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948, disusul pada tanggal 16 Desember 1966, PBB mengeluarkan dua perjanjian internasional tentang Hak-hak Sipil Politik dan Ekosob.

Dari kronik tersebut, dapat dilihat bahwa perkembangan pemikiran dan hukum HAM internasional memperlihatkan keprihatinan dunia akan penderitaan manusia dan upaya-upaya mengatasinya.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Sejarah penderitaan yang panjang akibat feodalisme dan kolonialisme imperialisme, mendorong para pendiri bangsa meletakkan landasan HAM, demokrasi, dan negara hukum dalam perdebatan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang kemudian melahirkan Pancasila dan UUD 1945.

Lebih jauh, Konstitusi Republik Indonesia mengamanatkan tanggung jawab negara untuk memakmurkan bangsa dalam format ekonomi kerakyatan dan nasionalis. Pada awal Pembukaan Konstitusi disebutkan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan.”

Penghormatan negara atas hak sipil politik dan ekosob juga tercermin pada alinea empat Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, relasi kewajiban negara dan hak-hak rakyat kembali ditegaskan Bung Hatta dalam pidatonya tahun 1959 saat menerima gelar doktor HC di Universitas Gajah Mada,”-Politik negara memperoleh dasar moral yang kuat. Negara dengan itu memperkokoh fundamentalnya. Dengan dasar-dasar ini-pemerintah negara pada hakikatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat..”

Maka konsep pemenuhan ekosob semestinya menempati posisi penting dalam proses perjuangan HAM karena berkorelasi langsung dengan cita-cita keadilan sosial. Untuk itu, ketika berbicara HAM, sudah sepatutnya juga dibahas perilaku korporasi, upah buruh, pembaruan agraria, kesejahteraan petani-nelayan, kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan.

Ada beberapa basis argumen yang perlu dielaborasi seperti deprivasi. Amartya Sen (salah satunya dalam “Development as Freedom”) menjelaskan dengan panjang lebar persoalan “deprivasi”. Argumen “deprivasi” terdapat penjelasan perihal HAM yang sedang terjadi hari ini.

Kemudian tipologi tanggung-gugat negara. Demokrasi membutuhkan masyarakat cerdas dan pranata yang semakin mampu mengelola persoalan kemanusiaan. Dalam konteks ini, tipologi tanggung-gugat negara juga semakin berkembang. Masalah masyarakat adat, jaminan sosial, perdagangan antarpihak, membutuhkan pengembangan tipologi ini. Kemudian soal tersebut terwujud dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Lalu beberapa masalah lain yang merupakan gabungan antara kedua persoalan tadi serta relasi antara masyarakat, negara, dan pasar.

Harapannya, semoga ada perbaikan atas pelaksanaan pprogram terkait persoalan ekosob baik individu maupun kelompok.

***

Artikel ini pernah dimuat di harian Koran Jakarta, edisiĀ cetak, tanggal 26 Januari 2013: http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/111105


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: