Posted by: taufiqulmujib | 1 August 2011

MK Larang Swasta Kuasai Wilayah Pesisir

Oleh: Kurniawan Tri / Angga Haksoro

17 Juni 2011 – 11:58 WIB

 

Mahkamah Konstitusi mencabut pasal hak pengusahaan perairan pesisir dari UU 27/2007. Pengusahaan perairan pesisir tidak boleh diserahkan kepada swasta.

VHRmedia, Jakarta – Mahkamah Konstitusi mencabut sebagian isi UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pasal pemberian hak pengusahaan perairan pesisir kepada swasta bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Hakim Konstitusi, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil melalui hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3) tidak dibenarkan secara hukum dan merugikan masyarakat adat serta nelayan.

Wilayah pesisir dan pulai kecil, serta sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk wilayah dan sumber kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Penguasaannya harus dikelola oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada swasta.

“Jika dialihkan dalam bentuk HP3 atau diserahkan ke swasta dengan pembayaran ganti rugi, akan mengakibatkan hilangnya hak masyarakat adat yang bersifat turun temurun. Padahal hak masyarakat tersebut tidak dapat dihilangkan selama masyarakat adat itu masih ada,” kata Hakim Ahmad Fadil Sumadi, Kamis (16/6).

Hakim Konstitusi meragukan HP3 akan memberikan kemakmuran bagi masyarakat. “Pemberian HP3 dapat menimbulkan diskriminasi secara tidak langsung. HP3 juga melanggar prinsip demokrasi ekonomi yang berdasar atas prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan,” ujar Ahmad Fadil.

M Taufiqul Mujib, kuasa hukum pemohon uji UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyambut baik putusan MK. Namun ada beberapa daerah telah menerapkan peraturan yang mengakomodir hak pengusahaan perairan pesisir. “Praktik HP3 sedang berlangsung dan harus diperjuangkan untuk dicabut,” kata Taufiqul Mujib.

Berdasarkan data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), ada sekitar 30 perda yang mengancam masyakat pesisir. Setelah putusan MK, perda tersebut harus direvisi atau dicabut.

Koalisi Tolak HP3 mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka informasi perusahaaan yang telah mendapatkan izin hak pengusahaan perairan pesisir. (E1)

sumber: http://www.vhrmedia.com/2010/detail.php?.e=3063


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: