Posted by: taufiqulmujib | 1 August 2011

MK Usulkan Konsep Perizinan Untuk Gantikan HP3

Jakarta – TAMBANG. Dalam pembacaan putusannya atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diminta Koalisi Tolak HP3, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan perubahan konsep dari “Hak” menjadi “Perizinan”.

Hal itu ditujukan atas penerapan HP3 (Hak Penguasaan Perairan Pesisir) terkait berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau kecil, dalam UU No 27 tahun 2007.

Majelis Hakim MK beralasan, dengan pengubahan konsep menjadi perizinan, maka negara akan dapat lebih mengontrol segala kegiatan terkait pemanfaatan sumber daya alam, di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Meski demikian, pihak pemohon uji materiil, yakni koalisi LSM yang diwakili kuasa hukumnya, Taufiqul Mujib mengatakan, seharusnya MK bisa memberikan solusi lebih dari itu.

“Kami mengharapkan lebih dari itu (mengubah konsep hak menjadi izin). Jika MK menyarankan konsep perizinan seharusnya MK juga memberikan standar-standar yang jelas atas model perizinan itu seharusnya seperti apa,” ungkap Taufiqul usai pembacaan putusan.

Lebih lanjut menurutnya, dengan tidak adanya standarisasi yang jelas atas model perizinan, maka akan ada kemungkinan aturan perizinan disalahgunakan.

“Dalam konsep perdata, memang perizinan dimungkinkan. Tapi jika MK hanya menyatakan perubahan konsep menjadi perizinan tanpa standarisasi yang jelas, maka kemungkinan untuk dibelokkan sangat besar,” jelasnya.

Memang, kata Taufiqul, MK tidak wajib membuat standarisasi tersebut. Tapi menurutnya, MK bisa memberikan fatwa atau masukan atas hal itu. Selanjutnya fatwa tersebut dapat disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM, untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dengan begitu, menurutnya, segala kemungkinan penyelewengan atas putusan MK saat ini, dapat diminimalisir. Seperti diberitakan sebelumnya, pada Kamis, 16 Juni 2011, Majelis Hakim MK telah membacakan putusan atas permohonan uji materiil 16 pasal dalam UU 27/2007, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pakar pertambangan Mangantar S Marpaung, saat menjabat Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM pernah mengatakan, sektor pertambangan penting mencermati uji materiil atas UU 27/2007 ini.

Mengingat, sebagian aktivitas pertambangan baik mineral, batubara, maupun minyak bumi, berlangsung di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Contohnya penambangan timah di kepulauan Bangka-Belitung. Juga penambangan minyak dan gas di lepas pantai.

Lewat Majalah TAMBANG, Marpaung mengingatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, agar hati-hati menerbitkan izin pertambangan, yang lokasinya di daerah pesisir atau pulau kecil. Jangan sampai izin sudah diterbitkan, lantas terbentur UU 27/2007 dan peraturan turunannya.

Dalam catatan Majalah TAMBANG, selain di Bangka-Belitung, penambangan pasir besi juga berlangsung di pesisir Kulon Progo, Yogyakarta. Sebuah perusahaan juga sempat melakukan eksplorasi emas, di dekat Pulau Komodo, Flores. Belum lagi penambangan pasir pantai yang marak di sejumlah kepulauan di wilayah Sumatera, yang hasilnya diekspor ke Singapura.

sumber: http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=4013


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: