Hak Atas Pangan sebagai Hak Konstitusional

Hak Atas Pangan sebagai Hak Konstitusional* Oleh: Taufiqul Mujib[i]   Abstract The right to food is more about political economy within social condition where diverse relations among the member of society coexist. This is not like what major discourse suggested that right to food is a matter of technical aspect. Concerning to the complexity of... Continue Reading →

Advertisements

Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

Salah satu isu penting dalam perumusan kebijakan pertanahan nasional adalah pendistribusian tanah negara sebagai suatu usaha untuk mewujudkan keadilan terhadap tanah untuk semua orang Indonesia. Keinginan untuk menerapkan program-program pendistribusian tanah pada intinya adalah dalam rangka mengurangi jumlah petani tuna-kisma atau petani gurem. Distribusi tanah bukanlah hal baru dalam kebijakan agraria di Indonesia. Beberapa program... Continue Reading →

Optional Protocol dan Perjuangan Pemenuhan Hak Ekosob

Persoalan hak asasi manusia, khususnya hak-hak Ekosob, masih menjadi hal yang suram di Indonesia. Apalagi saat ini, di mana seluruh perhatian terkonsentrasi pada Pemilu. Oleh karenanya, pada tanggal 10 Desember 2008 lalu, PBB telah mengadopsi Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (OP ICESCR). Protokol opsional ini adalah bagian penting... Continue Reading →

Menuntut Pertanggungjawaban Korporasi

Semenjak modal diinternasionalisasikan lewat praktik kolonialisme maupun lewat perusahan transnasional (TNC- Transnational Corporation), rakyat dunia ketiga, mengalami penderitaan yang luar biasa. Lantas, bagaimana pertanggungjawabannya? Masyarakat dunia ketiga tetap miskin serta terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan akibat eksplorasi sumber-sumber agraria. Mereka, penduduk negara-negara di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin, juga menderita akibat peperangan yang... Continue Reading →

Menyoal Undang-Undang Pangan

Pada bulan November 1996 silam, pemerintah Indonesia turut hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Sedunia yang diselenggarakan oleh FAO, yang kemudian mengakui bahwa pangan merupakan hak yang paling asasi. Di tahun yang sama, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Ironisnya, setelah lebih dari sebelas tahun Undang-Undang Pangan disahkan, ternyata negara masih... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑