Meningkatkan Hak Ekosob

Bangsa ini harus terus mengingatkan pemerintah agar lebih fokus lagi memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) yang selama ini belum optimal. Hal itu perlu dilakukan karena kebijakan dan komitmen pemenuhan hak ekosob dari para penyelenggara negara masih lemah. Sebut saja, alokasi belanja negara bagi orang miskin masih terlalu kecil dibanding dengan belanja pegawai atau... Continue Reading →

Advertisements

Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

Salah satu isu penting dalam perumusan kebijakan pertanahan nasional adalah pendistribusian tanah negara sebagai suatu usaha untuk mewujudkan keadilan terhadap tanah untuk semua orang Indonesia. Keinginan untuk menerapkan program-program pendistribusian tanah pada intinya adalah dalam rangka mengurangi jumlah petani tuna-kisma atau petani gurem. Distribusi tanah bukanlah hal baru dalam kebijakan agraria di Indonesia. Beberapa program... Continue Reading →

Food Estate Bukan untuk Ketahanan Pangan!

Food Estate adalah suatu bentuk usaha skala besar di bidang agrobisnis pangan yang terintegrasi, bisa horizontal (antara pangan, ternak, dan perkebunan) atau vertikal (integrasi dari on-farm sampai off farm ). Singkat kata, Food Estate adalah perkampungan industri pangan. Dengan dalih dalam rangka mengupayakan ketahanan pangan Indonesia untuk jangka panjang, pemerintah mempersiapkan program Merauke Food Estate.... Continue Reading →

Gerakan Buruh Indonesia

Sejarah Perjuangan Buruh di Indonesia mulai tumbuh seiring proses industrialisasi di masa kolonial. Gerakan ini tidak saja mengajukan tuntutan yang bersifat ekonomi, tetapi juga mengajukan tuntutan politik. Dialektika antara propagandis internasional kaum sosialis yang dipengaruhi politik etis dan kecenderungan-kecenderungan evolusioner-parlementarian yang dibawanya dengan struktur masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah buruh dan petani membimbing pergerakan... Continue Reading →

Optional Protocol dan Perjuangan Pemenuhan Hak Ekosob

Persoalan hak asasi manusia, khususnya hak-hak Ekosob, masih menjadi hal yang suram di Indonesia. Apalagi saat ini, di mana seluruh perhatian terkonsentrasi pada Pemilu. Oleh karenanya, pada tanggal 10 Desember 2008 lalu, PBB telah mengadopsi Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (OP ICESCR). Protokol opsional ini adalah bagian penting... Continue Reading →

Menuntut Pertanggungjawaban Korporasi

Semenjak modal diinternasionalisasikan lewat praktik kolonialisme maupun lewat perusahan transnasional (TNC- Transnational Corporation), rakyat dunia ketiga, mengalami penderitaan yang luar biasa. Lantas, bagaimana pertanggungjawabannya? Masyarakat dunia ketiga tetap miskin serta terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan akibat eksplorasi sumber-sumber agraria. Mereka, penduduk negara-negara di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin, juga menderita akibat peperangan yang... Continue Reading →

Mempertanyakan Biofuel

Uni Eropa telah mengeluarkan ketetapan khusus terkait penggunaan energi alternatif. Kebijakan tersebut juga dikampanyekannya untuk masyarakat belahan bumi lain. Kini, masyarakat Eropa semakin marak menambang angin sebagai energi alternatif. Sementara, di negara-negara dunia ketiga, biofuel atau bahan bakar nabati tengah dijadikan focus perhatian tersendiri. Syahdan, biofuel dianggap bisa menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.... Continue Reading →

Menyoal Undang-Undang Pangan

Pada bulan November 1996 silam, pemerintah Indonesia turut hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Sedunia yang diselenggarakan oleh FAO, yang kemudian mengakui bahwa pangan merupakan hak yang paling asasi. Di tahun yang sama, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Ironisnya, setelah lebih dari sebelas tahun Undang-Undang Pangan disahkan, ternyata negara masih... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑