Fishermen Jubilant as Court Strikes Down Coastal Management Law

The Constitutional Court on Thursday struck down a 2007 law that it deemed unfairly prioritized the private sector over traditional fishermen in the management of coastal areas. Chief Justice Mahfud M.D. ruled that 15 of the 16 articles in the Law on Coastal Areas and Small Islands Management (HP3), which was the subject of a... Continue Reading →

Advertisements

MK Usulkan Konsep Perizinan Untuk Gantikan HP3

Jakarta – TAMBANG. Dalam pembacaan putusannya atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diminta Koalisi Tolak HP3, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan perubahan konsep dari “Hak” menjadi “Perizinan”. Hal itu ditujukan atas penerapan HP3 (Hak Penguasaan Perairan Pesisir) terkait berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, yang terdapat di wilayah pesisir dan... Continue Reading →

MK Larang Swasta Kuasai Wilayah Pesisir

Oleh: Kurniawan Tri / Angga Haksoro 17 Juni 2011 - 11:58 WIB   Mahkamah Konstitusi mencabut pasal hak pengusahaan perairan pesisir dari UU 27/2007. Pengusahaan perairan pesisir tidak boleh diserahkan kepada swasta. VHRmedia, Jakarta – Mahkamah Konstitusi mencabut sebagian isi UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pasal pemberian hak pengusahaan perairan pesisir kepada swasta... Continue Reading →

HP3 Berpotensi Hilangkan Hak Masyarakat

Kamis, 16 June 2011 Nampaknya, masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir bisa tersenyum menyusul dikabulkannya sebagian permohonan pengujian UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diajukan sejumlah nelayan dan aktivis LSM. “Menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑